Ketua KPU Bojonegoro Fathurrohman mengatakan, pencoretan yang dikarenakan keempatnya masih menerima gaji dari negara melalui APBD.
Keempat caleg masih bertugas sebagai tenaga ahli juga driver. “Empat caleg itu sebab diketahui selama ini menerima honor dari anggaran pemerintah, dalam hal ini menggunakan APBD,” ujarnya dikutip dari Beritajatim.com–media partner Suara.com, Selasa (26/12/2023).
Divisi Hukum dan juga Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Bojonegoro, Lia Andriyani mengatakan, pencoretan itu dikerjakan setelah surat tembusan dari Sekwan lalu Bawaslu mendapat tembusan.
Sebelumnya, KPU Bojonegoro mengirimkan surat pemberitahuan kepada Sekwan lalu Bawaslu mengenai data DCT.
“Setelah surat balasan dari Sekwan itu disinkronkan dengan data DCT ternyata ada yang mana terdaftar menerima gaji dari negara,” katanya.
Lia mengungkapkan, keempat caleg yang disebut sebenarnya sudah diimbau untuk mundurkan diri dari pekerjaannya. Keempat caleg yang disebut juga telah lama diberikan surat edaran pemberitahuan pada 29 September agar mengundurkan diri setidaknya sebulan setelah ditetapkan sebagai DCT.
“Setelah tanggal 3 Desember ditetapkan itu, Bawaslu kemudian mengirim surat saran perbaikan dan juga pada tanggal 5 Desember ditindaklanjuti oleh KPU sudah dicoret,” ungkapnya.
Untuk diketahui, keempat caleg yang tersebut dicoret dari daftar Daftar Calon Tetap (DCT) yakni, Mohammad Hanafi dan juga Muchammad Sulthon Rif’an dari Partai Demokrat, serta dua lainnya Imam Mualim dari PPP kemudian Ali Mustofa dari PAN.
