Jakarta,REDAKSI17.COM – Israel dilaporkan terus menggencarkan aksi terhadap warga Gaza, seiring dengan hak veto Amerika Serikat yang tersebut yang disebut sudah lama menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait seruan gencatan senjata dalam perang Israel-Palestina.
Korban jiwa dari aksi serangan Israel itu pun kian meningkat, bahkan berdasarkan laporan langsung Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi pribadi remaja tewas dibunuh oleh pasukan Israel di tempat area Tepi Barat bagian selatan yang tersebut sudah terjadi dia duduki.
Berikut update situasi Gaza seperti dihimpun CNBC Indonesia, Sabtu (9/12/2023).
1. Korban Tewas Bertambah 300 Orang dalam 24 Jam
Hingga pada masa sekarang ini sebanyak 17.487 warga Palestina sudah pernah tewas di area area Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, pada Israel jumlah agregat agregat korban jiwa yang mana dimaksud sudah pernah diperbarui datanya sebanyak 1.147 orang, tak ada perbedaan dari catatan kemarin.
Khusus untuk korban dari sisi Palestina, terdapat penambahan sekitar 300 orang dari catatan kemarin. Kementerian Kesehatan Palestina juga Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), mencatat saat itu ada 17.177 korban tewas.
Dari total catatan korban tewas pada Palestina yang mana mana saat ini sebanyak 17.387, setidaknya 7.729 pada antaranya adalah anak-anak.
Media Israel melaporkan bahwa 2.000 tentara Israel yang mana itu terluka sudah pernah diakui sebagai cacat oleh Kementerian Pertahanan, kemudian 5.000 tentara telah lama dijalani terluka sejak awal perang.
2. Resolusi Gencatan Senjata Dewan Keamanan PBB Digagalkan AS
Dewan Keamanan PBB sudah pernah menggelar rapat penanganan kondisi di tempat tempat Jalur Gaza sejak Jumat, kemudian juga menghasilkan resolusi gencatan senjata perang Israel-Palestina. Namun, AS sebagai anggota tetap dewan keamanan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi damai itu.
Dari 15 anggota DK PBB, sebanyak 13 negara anggota setuju resolusi untuk gencatan senjata di dalam dalam Gaza. Sementara itu, 1 negara yakni Inggris abstain, serta juga 1 negara yakni AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi itu, sehingga resolusi pun gagal.
Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, mengatakan pada pertemuan dewan keamanan dalam New York bahwa “kita berada pada titik puncaknya juga ada risiko tinggi kehancuran total sistem kemanusiaan.” Orang-orang “putus asa, takut kemudian marah” serta “melihat ke jurang yang mana hal itu dalam”, katanya, dilansir The Guardian, Sabtu (9/12/2023).
Sekutu AS, yakni Jepang kemudian Prancis, padahal menyetujui resolusi DK PBB untuk gencatan senjata dalam tempat Gaza. Sementra itu pihak kementerian luar negeri dari Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, Qatar, Arab Saudi, serta Turki sudah dalam dalam Washington DC untuk bertemu Menlu AS Antony Blinken untuk melawan veto AS.
3. Palestina Sebut AS Bertanggung Jawab Atas Matinya Anak-anak Gaza
Penggunaan hak veto AS dalam resolusi DK PBB menghasilkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas turut memohonkan pertanggung jawaban Amerika Serikat atas meninggalnya anak-anak, wanita, lalu warga sipil dalam Gaza.
“Presiden sudah menggambarkan posisi Amerika sebagai agresif juga tidaklah bermoral, pelanggaran mencolok terhadap semua prinsip kemudian nilai-nilai kemanusiaan, juga menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertumpahan darah anak-anak, wanita lalu orang tua Palestina di dalam dalam Jalur Gaza,” kata kantor Mahmud Abbas dalam sebuah pernyataan.
4. Dunia Mengecam Veto AS Terhadap Resolusi Gencatan Senjata
Dokter Tanpa Batas atau Medecins Sans Frontieres (MSF) menilai, langkah yang mana ditempuh AS itu kontras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud hal tersebut kerap disuarakan negara pimpinan Joe Biden itu.
“Dengan terus memberikan perlindungan diplomatik untuk kekejaman yang dimaksud sedang berlangsung di area tempat Gaza, AS mengisyaratkan bahwa hukum humaniter internasional dapat diterapkan secara selektif – lalu bahwa kehidupan beberapa orang kurang penting daripada kehidupan orang lain,” katanya dalam sebuah pernyataan dikutip Al Jazeera.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan kekecewaannya terhadap kegagalan resolusi DK PBB. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan ketidakmampuan DK PBB untuk menyetujui gencatan senjata oleh sebab itu alasan kemanusiaan pada dalam Gaza adalah tragis.
Menlu Oman mengatakan, “Penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan adalah penghinaan yang tersebut digunakan memalukan terhadap norma-norma kemanusiaan. Saya sangat menyesal bahwa Amerika Serikat harus mengorbankan nyawa warga sipil tak berdosa demi Zionisme.”
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemakaian hak veto AS adalah sikap yang dimaksud mana “Aneh serta dalam luar kewarasan manusia ketika ada pihak yang tersebut digunakan mengupayakan lalu tetap diam mengenai pembantaian anak-anak kemudian wanita tak berdosa serta warga sipil.”
5. Komite Arab-Islam Terbang ke AS Tekan Menlu Blinken
Pertemuan antara Komite Tingkat Menteri KTT Arab-Islam juga Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sudah dijalankan berlangsung dalam Washington, DC, berdasarkan laporan kementerian luar negeri Qatar.
6. Pemerintah Israel di area area Demo Warganya Sendiri.
Masyarakat Israel demo menuntut pemerintahan Netanyahu untuk memprioritaskan para tentaranya menjemput keluarga dia yang mana ditahan dalam Gaza, ketimbang melancarkan aksi yang mana dimaksud diklaim untuk memberantas Hamas saat ini.
Mengutip orang-orang yang digunakan hal itu hadir pada pertemuan dengan PM Netanyahu beberapa hari lalu, media Israel menggambarkan adegan kekacauan dengan beberapa anggota keluarga meneriaki Netanyahu sambil menyerukan pengunduran dirinya saat demonstrasi itu.
7. Stok Makanan juga juga Air Warga Gaza Semakin Tipis
Korban sipil dalam jumlah keseluruhan total besar telah lama lama memicu kegelisahan global, yang dimaksud diperparah oleh kekurangan pasokan yang tersebut disebabkan oleh pengepungan Israel yang mana mana mengakibatkan terbatasnya akses terhadap makanan, air, substansi bakar serta obat-obatan.
Israel sudah pernah menyetujui peningkatan “minimal” pasokan komponen bakar untuk mencegah “keruntuhan kemanusiaan juga pecahnya epidemi”, kemudian mengajukan permohonan warga internasional untuk “meningkatkan kemampuan mereka” dalam mendistribusikan bantuan.
Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan ada “tanda-tanda menjanjikan” Israel akan membuka penyeberangan Kerem Shalom pada dalam selatan untuk pengiriman bantuan.
Namun Hamas telah terjadi terjadi menyatakan “keadaan kelaparan” dalam Gaza utara, juga mengatakan tak ada bantuan yang digunakan yang disebut tiba di area dalam sana sejak 1 Desember.
Kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem mengatakan “bantuan dalam total kecil” yang mana mana diizinkan masuk ke wilayah yang “sama belaka dengan sengaja menyebabkan penduduk kelaparan”.
“Kami sekarat pada sini, bahkan tanpa memerlukan serangan roket kemudian bom. Kami sudah mati, berakhir dikarenakan kelaparan, meninggal sebab pengungsian,” kata Abdelkader al-Haddad, warga Kota Gaza yang digunakan dimaksud sekarang berada dalam Rafah.
8. Israel Sebut Sekjen PBB Berpihak ke Hamas
Diplomat top Israel Eli Cohen menuduh Sekjen PBB António Guterres berat sebelah setelah menerapkan pasal 99 untuk gencatan senjata kemanusiaan. Pasal 99 dalam piagam PBB menyatakan Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang hal tersebut menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian juga keamanan internasional.
“Seruan Pasal 99, setelah tidaklah digunakan untuk perang di area dalam Ukraina atau untuk perang saudara di area tempat Suriah, adalah contoh lain dari sikap bias juga sepihak Guterres,” kata Cohen, menambahkan bahwa gencatan senjata sekarang akan “mencegah keruntuhan” Hamas.
Dengan menerapkan Pasal 99 pada Kamis lalu, Guterres bertujuan untuk secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang ancaman global dari perang Israel di tempat area Gaza yang tersebut yang sudah lama menewaskan lebih lanjut besar dari 17.400 warga Palestina dalam area Gaza. Meski begitu, pemanfaatan Pasal 99 akhirnya mentah juga setelah AS menggunakan hak veto dalam resolusi DK PBB.
