Pemkot Yogyakarta Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Bahas Kesiapsiagaan Cegah KLB Campak

Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta pada Senin (30/3/2026).

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan berdasarkan data yang ada, tren kasus campak di Kota Yogyakarta belum menunjukkan pola tertentu, baik dari sisi lokasi maupun kelompok usia.

“Tahun 2024 angkanya 4,12. Tahun 2025 turun menjadi 3,46. Tetapi kalau dilihat dari kasusnya juga belum bisa dihitung sebagai tren tertentu. Dari pemetaan yang ada, tidak menunjukkan adanya suatu pola,” ujar Hasto.

Ia menyoroti fakta sejumlah kasus campak di Kota Yogyakarta justru terjadi pada bayi yang usianya masih di bawah jadwal imunisasi pertama. Saat ini program imunisasi campak diberikan pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan 6 tahun.

“Kasus positif di Jogja ini banyak yang usianya kurang dari 9 bulan. Ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan. Ini menjadi pertanyaan karena kebijakan imunisasi pertama diberikan pada usia 9 bulan,” jelasnya.

Hasto juga mengungkapkan capaian imunisasi campak di Kota Yogyakarta sebenarnya cukup tinggi pada dosis pertama, namun mengalami penurunan pada dosis kedua. Hal ini terlihat dari data capaian imunisasi beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, capaian imunisasi MR1 pada tahun 2021 mencapai 99,60 persen, kemudian 96,63 persen pada 2022, 96,85 persen pada 2023, 96,74 persen pada 2024, dan 96,63 persen pada 2025.

Sementara cakupan MR2 tercatat 81,30 persen pada 2021, meningkat menjadi 85,56 persen pada 2022, lalu 87,98 persen pada 2023, 90,86 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 88,78 persen pada 2025.

Adapun capaian imunisasi melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) MR juga relatif tinggi, yakni 93,80 persen pada 2021, 94,93 persen pada 2022, 97,03 persen pada 2023, 95,96 persen pada 2024, dan 96,20 persen pada 2025.

Menurut Hasto, kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan imunisasi ke depan, terutama agar tidak terjadi celah perlindungan pada anak.

“MR1 itu cakupannya sudah di atas 96 persen, tetapi MR2 turun di kisaran 80 sampai 88 persen. Sementara ketika imunisasi dilakukan melalui program sekolah, cakupannya kembali meningkat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan vaksin agar tidak terjadi kekosongan stok (stock out) yang dapat menghambat efektivitas program imunisasi.

“Saya kira yang penting jangan sampai stock out. Karena kalau program sudah berjalan tetapi tidak berlanjut, itu bisa merugikan,” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan kunjungan Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan kunjungan ini bertujuan melihat langsung kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi peningkatan kasus campak sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor.

Ia mengungkapkan bahwa secara nasional kasus campak masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga awal 2026, tercatat lebih dari 10 ribu kasus suspek campak di Indonesia dengan sejumlah kasus terkonfirmasi serta kematian.

“Karena itu kami menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik, namun tetap aktif dan bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi,” kata Netty.

Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan dalam pengendalian campak adalah cakupan imunisasi yang belum mencapai target ideal. Saat ini cakupan imunisasi nasional masih berada di sekitar 82–85 persen, sementara target minimal yang diharapkan berada di atas 90 persen.

Menurutnya, berbagai faktor turut memengaruhi capaian imunisasi, mulai dari tingkat pendidikan masyarakat, maraknya disinformasi, hingga adanya kelompok yang menolak vaksin.

“Ini menjadi tantangan yang tidak sederhana. Karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai sektor, tidak hanya dari rumpun kesehatan,” imbuhnya.