Ia mengungkapkan, efektivitas kebijakan tersebut dapat dilihat dari capaian pembangunan di daerah. Indikator keberhasilan, kata dia, tidak terletak pada pola kerja pegawai, melainkan pada hasil pembangunan yang dihasilkan.
“Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja,” kata KDM.
Ia menjelaskan, selama penerapan sistem kerja fleksibel, administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bahkan, realisasi belanja anggaran daerah disebut tetap optimal.
“Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ucapnya.
Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berdampak pada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan. Berkurangnya mobilitas pegawai membuat konsumsi BBM menurun dan secara tidak langsung ikut menekan belanja rutin pemerintah daerah.
“Dengan WFH kita sudah lama BBM-nya berkurang. Artinya tidak ada problem dengan itu semua,” katanya.
Ia menambahkan, penurunan penggunaan BBM tersebut turut berdampak pada pengeluaran operasional pemerintah. “Berdampak pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, karena penggunaan BBM juga sudah lama berkurang,” jelas dia.
