Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga. Melalui Forum Tematik Disabilitas Tahun 2026 yang digelar di Gedung Radyosuyoso Kompleks Kepatihan, Senin (6/4), Pemda DIY menekankan pentingnya memastikan penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga diakui perannya sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan forum ini merupakan ruang strategis yang tidak sekadar menjadi ajang diskusi, melainkan ikhtiar kolektif untuk memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan. “Pembangunan yang kita cita-citakan bukan sekadar tentang kemajuan, tetapi tentang keadilan. Tidak hanya siapa yang bergerak lebih cepat, tetapi sejauh mana tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Menurut Ni Made, pembangunan inklusif harus dimaknai sebagai komitmen menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh. Ia menekankan, pendekatan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ni Made menyebutkan inklusi juga perlu bergeser dari sekadar pemberian akses menuju pengakuan peran. Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek kebijakan. Forum ini pun menjadi jembatan penting untuk menghimpun aspirasi, kebutuhan, serta gagasan dari penyandang disabilitas dan para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan program yang lebih responsif.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY, Faishol Muslim, menegaskan arah kebijakan pembangunan inklusif telah digariskan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. “Monggo, bersama-sama kita wujudkan pembangunan inklusif, termasuk menindaklanjuti berbagai hambatan yang masih ditemukan, baik fisik, sosial, maupun akses terhadap pengambilan keputusan,” katanya.
Faishol mengakui, tantangan dalam mewujudkan inklusivitas masih cukup beragam, seperti keterbatasan aksesibilitas infrastruktur, stigma sosial, serta rendahnya partisipasi kelompok rentan. Meski demikian, Pemda DIY telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan regulasi dan rencana aksi daerah 2024–2027, serta peningkatan akses informasi dan komunikasi yang merata bagi seluruh masyarakat.
Kepala BAPPERINDA DIY, Danang Setiadi, menambahkan komitmen pembangunan inklusif juga tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih. Sepanjang 2025, sebanyak 24 OPD melaksanakan 398 program, 41 kegiatan, dan 77 subkegiatan dengan alokasi anggaran Rp242,09 miliar dan realisasi mencapai Rp218,49 miliar atau 90,24 persen. “Mayoritas indikator capaian telah menyentuh 95 persen sesuai target, ini menunjukkan komitmen kuat perangkat daerah dalam mendorong pembangunan inklusif,” jelasnya.
Menurut Danang, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Ke depan, Pemda DIY akan terus memperkuat pengarusutamaan perspektif disabilitas dalam perencanaan pembangunan, didukung pengembangan sistem data terpadu serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Melalui forum ini, Pemda DIY berharap lahir rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif guna menjawab kebutuhan di lapangan. Dengan semangat Sedaya Dipun Gatosaken, Mboten Wonten Ingkang Dipun Lirwakaken, pembangunan di DIY diharapkan benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menghadirkan keadilan bagi semua.
Humas Pemda DIY
