Narasi soal PDI Perjuangan bermain dua kaki di pemerintahan Prabowo itu keliru. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip serta jejak pengalaman berpolitik seorang Megawati Soekarnoputri. Mega belajar dari Soekarno untuk berpolitik secara progresif. Peka melihat situasi kiri & kanan. Bersikap objektif. Kader PDI Perjuangan dalam perintah Mega harus mampu bersikap kritis pada kebijakan yang salah serta harus mampu melakukan koreksi terhadap kebijakan tidak berpihak pada rakyat.
Namun di situasi tertentu harus pula mampu membangun konsensus kebersamaan bila situasi bangsa dalam keadaan kritis. Itu bukan politik dua kali. Tapi operasionalisasi idelogi yang statis namun secara bersamaan bisa bersikap dinamis melihat situasi politik nasional. Pada catatan historis, Soekarno (PNI) & Mohammad Natsir (Partai Masyumi) pada awal kemerdekaan gemar bertengkar di ruangan rapat. Keduanya ibarat air &minyak. Tidak bisa disatukan sikap politiknya.
PNI adalah partai nasionalis sementara Masyumi partai Islam. Kecuali untuk urusan rokok, Soekarno & Natsir banyak berbagi ruang pasca rapat. Keduanya perokok yang aktif. Pada tahun 1949, ketika situasi politik Indonesia sedang memanas pasca perjuangan melelahkan melawan agresi militer Belanda serta Konferensi Meja Bundar (KMB). Presiden Soekarno lalu mengajak Natsir bertemu.
Tujuan meminta kesediaan Natsir menjadi Perdana Menteri Indonesia kemudian menyusun kabinet bersama antara PNI & Masyumi. Pada perkembangannya, terjadi kebuntuan menyatukan PNI & Masyumi di kabinet. Karena merasa gagal membentuk kabinet dengan basis dukungan Masyumi & PNI, Natsir menemui Soekarno untuk mengembalikan mandat.
Dua kali Natsir menemui Soekarno untuk mengembalikan mandat. Dua kali pula Sukarno menolaknya. Soekarno malah meminta Natsir meneruskan tugasnya membentuk kabinet. “Terus saja,” kata Soekarno “Tanpa PNI?” tanya Natsir. “Ya. Tanpa PNI” Tegas Soekarno. Natsir pun melanjutkan tugasnya, dan pada 7 September 1950 terbentuklah Kabinet Natsir tanpa keikutsertaan PNI. Begitulah sejatinya politik, memahami perbedaan & mengerti posisi politik masing-masing. Demi persatuan nasional.
