Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengecam keras narasi bernada makar yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pernyataan tersebut dapat memicu kegaduhan publik dan berpotensi merusak stabilitas nasional, apalagi jika hanya berdasarkan spekulasi tanpa bukti yang kuat.
Hal tersebut diungkapkan Mardiono, merespons komentar provokatif mengenai ajakan menggulingkan Prabowo oleh pengamat sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dalam sebuah acara halalbihalal.
Mardiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini tengah fokus menjalankan pemerintahan dengan tujuan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kinerja pemerintah demi kesejahteraan bersama.
“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mardiono mengingatkan bahwa suasana Idul Fitri yang masih kuat dirasakan masyarakat seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, bukan memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif.
“Di bulan yang penuh berkah ini, sudah sepatutnya kita menghadirkan narasi yang menyejukkan, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif dan kontraproduktif,” katanya.
Mardiono menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.
“Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar,” pungkasnya.
Atas dasar itu, Mardiono meminta tokoh masyarakat, akademisi, dan pengamat politik agar lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan di ruang publik agar dapat memberikan literasi politik yang baik bagi masyarakat luas.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan bangsa,” bebernya.
