Jakarta,REDAKSI17.COM – Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris.
Charles mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” kata Charles, Rabu (08/04).
Satu hari sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (07/04).
