Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Kepemimpinan bukan semata soal menjalankan kekuasaan atau menggerakkan sistem, melainkan ihwal menjaga keseimbangan kehidupan. Menjaga agar kemajuan tidak tercerabut dari keadilan, agar kewenangan tidak terpisah dari amanah, dan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kemaslahatan bersama.
Hal demikian ditegaskan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Pemerintah Daerah DIY Tahun 2026, Rabu (08/04), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. “Di situlah kepemimpinan mencapai martabatnya: bukan sekadar sebagai jabatan, melainkan sebagai laku peradaban,” kata Ni Made.
Ni Made mengungkapkan, kepemimpinan abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada kontrol, melainkan pada kemampuan “sensemaking”, kemampuan membaca realitas yang ambigu, merangkai makna, dan mengarahkan organisasi dalam ketidakpastian. Di sisi lain, organisasi yang unggul hari ini bukan pula yang paling kuat, tetapi yang paling cepat belajar: organisasi pembelajar yang mampu mengubah pengetahuan menjadi keunggulan strategis.
“Apa yang dalam bahasa modern disebut sebagai ‘sensemaking’ dan ‘learning organization’, sejatinya telah lama bersemayam dalam khazanah kepemimpinan khas Yogyakarta,” tutur Ni Made.
Ni Made menyebut, dalam Serat Wulangipun Sinuhun Sri Sultan Hamengku Buwono I, ditegaskan bahwa “ngawula nora gampang”: mengabdi—apalagi dalam dimensi kepemimpinan—bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi memahami rasa, membaca situasi, dan menempatkan diri secara tepat. Inillah bentuk awal dari kepemimpinan berbasis kesadaran, kepemimpinan yang tidak hanya bekerja dengan akal, tetapi juga dengan kepekaan batin.
“Lebih jauh, falsafah ‘anunggal kayun’, menyatukan kehendak dengan nilai yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar proses pengambilan keputusan, tetapi proses penyelarasan antara visi, etika, dan tindakan. Dalam terminologi global, inilah yang kini dikenal sebagai purpose-driven leadership: kepemimpinan yang digerakkan oleh makna, bukan sekadar target output,” Ni Made.
Lebih lanjut, Ni Made pun menambahkan, perkembangan teori kepemimpinan menunjukkan pergeseran yang signifikan dari kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif. Masa depan organisasi, juga ditentukan oleh kemampuannya membangun “ecosystem leadership”—kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi berbagai aktor lintas sektor dalam satu kesatuan nilai dan tujuan.
Dalam konteks birokrasi, hal ini berarti bahwa kepemimpinan tidak lagi dapat berjalan secara sektoral. Tantangan publik, baik perubahan iklim, transformasi digital, maupun pelayanan sosial, menuntut pendekatan kolaboratif yang menyatukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
“Kepemimpinan hari ini adalah seni merangkai, bukan sekadar memerintah. Namun demikian, kompleksitas ini juga menghadirkan risiko. Transformasi digital, misalnya, dapat mempercepat layanan, tetapi juga memperlebar kesenjangan jika tidak dikelola secara inklusif,” papar Ni Made.
Dalam konteks tersebut, diutarakan Ni Made, kepemimpinan tidak hanya dituntut untuk inovatif, tetapi juga adil, mampu memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan siapa pun. Menurut Ni Made, pemimpin publik hari ini pun harus mampu mengintegrasikan tiga lapisan sekaligus.
Yakni, pertama, strategic leadership, yakni kemampuan menentukan arah yang benar. Kedua, operational excellence, yaitu kemampuan mengeksekusi dengan presisi. Dan yang ketiga, moral grounding, kemampuan menjaga integritas dalam setiap keputusan.
“Tanpa yang pertama, organisasi kehilangan arah. Tanpa yang kedua, visi tinggal menjadi wacana. Dan tanpa yang ketiga, kekuasaan kehilangan legitimasi. Kekuasaan yang tidak diiringi kesadaran, akan melahirkan keterputusan antara pemimpin dan rakyatnya. Maka kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi posisi seseorang, tetapi seberapa dalam ia mampu menjaga keseimbangan, antara kewenangan dan tanggung jawab,” jelas Ni Made.
Untuk itu, Ni Made berharap, pelatihan ini tidak hanya melahirkan pemimpin yang piawai menata kerja, tetapi juga insan pengabdi yang bening budinya, teguh wataknya, dan luhur orientasi pengabdiannya. Pemimpin yang mampu membaca arah zaman dengan kejernihan nalar, menata organisasi dengan ketegasan laku, serta merawat masyarakat dengan kebijaksanaan yang menenteramkan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Andi Taufik secara langsung memimpin pembukaan pelatihan, didampingi oleh Ni Made. Simbolis pembukaan pelatihan dilakukan melalui pengalungan tanda peserta kepada para perwakilan.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Amin Purwani melaporkan, pelatihan ini rencananya akan berlangsung selama kurang lebih 923 JP atau 107 hari. Adapun tujuan penyelenggaraan pelatihan ini, yakni untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis para peserta yang merupakan kompetensi manajerial pada Jabatan Tinggi Pratama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.
“Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2026 ini direncanakan diikuti oleh 37 orang peserta. Tema PKN Tingkat II Angkatan VIII Pemerintah Daerah DIY Tahun 2026 ini adalah Kepemimpinan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendorong Kontribusi Daerah terhadap Ketahanan dan Daya Saing Nasional,” terang Amin.
Para peserta pelatihan tersebut berasal dari berbagai instansi. Mulai dari Badan Intelijen Negara RI 1 orang, Kementerian Kehutanan RI 1 orang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN 1 orang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI 1 orang, Kementerian Ketenagakerjaan RI 1 orang, Pemerintah Daerah DIY 5 orang, Kabupaten Kulon Progo 4 orang, Kabupaten Sleman 3 orang, Kabupaten Gunungkidul 2 orang, Kabupaten Bantul 1 orang, dan dari Kota Yogyakarta 3 orang.
Selain itu, juga berasal dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 1 orang, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah 1 orang, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 1 orang, dan Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 3 orang. Serta, dari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 2 orang, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 2 orang, Kabupaten Kepahiang Bengkulu 1 orang, Kabupaten Ende NTT 2 orang, dan Kabupaten Merauke Papua Selatan 1 orang.
Humas Pemda DIY
