Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 34 SPPG telah mengantongi sertifikat tersebut sebagai bukti telah memenuhi standar dasar higiene dan sanitasi.
Sanitarian Dinas Kesehatan, Bangun Nugroho, menjelaskan bahwa SLHS merupakan bentuk jaminan awal terhadap keamanan pangan, khususnya pada tempat pengolahan makanan.
Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan sertifikat tidak serta-merta menjamin kualitas pangan akan selalu terjaga tanpa adanya komitmen menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
“SLHS itu merupakan jaminan keamanan pangan, tapi dalam perjalanannya sangat tergantung dari SPPG itu sendiri. Kalau SOP dijalankan, mutu pangan tetap terjamin. Namun jika tidak dijalankan, jaminannya bisa berkurang bahkan tidak terjamin,” ujarnya kepada wartawan, pada Rabu Siang (08/04/2026).
Menurutnya, Dinas Kesehatan memiliki peran dalam pembinaan serta sertifikasi, sementara untuk jumlah keseluruhan SPPG yang belum memiliki SLHS berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam proses pengajuan SLHS, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari pengajuan resmi, sertifikat penyuluhan keamanan pangan bagi penjamah makanan, hingga kelengkapan dokumen seperti layout dapur.
Selain itu, hasil inspeksi kesehatan lingkungan dengan nilai minimal di atas 90 serta hasil uji laboratorium terhadap air dan makanan juga menjadi syarat utama. Jika seluruh ketentuan tersebut terpenuhi, maka Dinas Kesehatan wajib menerbitkan SLHS.
Ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo akan terus melakukan pendampingan melalui puskesmas setempat serta monitoring di tingkat kabupaten guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap terjaga secara berkelanjutan.****
