Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masih maraknya ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui RUU Satu Data Indonesia.
Menurutnya, data penerima bansos kerap tidak akurat karena bersumber dari berbagai instansi yang belum terintegrasi, mulai dari desa, Kementerian Sosial, hingga data kependudukan.
“Sering terjadi perbedaan data antar instansi. Ini yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Bob Hasan menegaskan, ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena masyarakat yang berhak bisa tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.
Karena itu, melalui RUU Satu Data Indonesia, DPR mendorong integrasi data lintas sektor agar menghasilkan data yang valid dan terpadu.
“Data dari desa, Dukcapil, hingga Kemensos harus dipadukan agar benar-benar akurat,” jelasnya.
Legislator Gerindra itu menambahkan, sistem satu data tidak hanya penting untuk bansos, tetapi juga untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar soal data, tapi menyangkut keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
DPR RI akan terus mendorong pembahasan RUU ini agar segera disahkan sebagai dasar hukum sistem data nasional yang terintegrasi.
