GONDOKUSUMAN,REDAKSI17.COM-Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Universitas Islam Indonesia telah menyelesaikan pembangunan sejumlah rumah layak huni tahap I di Kampung Lampion Kotabaru. Sebelumnya kondisi rumah-rumah di bantaran Sungai Code itu tidak layak huni atau masuk kawasan kumuh. Kemudian dilakukan pembangunan pada tahun 2025 sehingga kini menjadi rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni tahap II di Kampung Lampion akan dilanjutkan pada tahun 2026.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada UII yang membantu mencarikan dana anggaran dari mitra lembaga di India untuk pembangunan sejumlah rumah layak huni di Kampung Lampion Kotabaru. Termasuk kepada masyarakat di Kampung Lampion. Pemkot Yogyakarta juga mendukung pembangunan rumah layak huni dengan APBD. Di samping itu juga Panitikismo Kraton Yogyakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan legalitas tanah dan surat kekancingan. Hasto menilai pembangunan rumah layak huni itu menjadi wujud kolaborasi pentahelix dari semua pihak.
“Ternyata kalau pekerjaan itu agak rumit dan sulit, kalau dikeroyok itu bisa selesai dalam waktu cepat. Kemudian semua legalitasnya terpenuhi. Karena dulu untuk kekancingannya juga menjadi masalah, tetapi sekarang ini sudah terus kekancingannya ada. Jadi rumah ini tidak hanya selesai secara fisik saja, tetapi legal standing-nya juga terselesaikan,” kata Hasto, ditemui saat peresmian pembangunan rumah layak huni tahap I dan kick off tahap II di Kampung Lampion Kotabaru, Kamis (9/4/2025).
Pihaknya berharap masyarakat yang menempati rumah mensyukuri dengan cara merawat dan menjaga kebersihan bangunan. Di samping itu tidak membuang sampah ke Sungai Code. Oleh sebab itu pihaknya titip pesan untuk menjaga kebersihan sungai. Menurutnya salah satu kunci pembangunan rumah layak huni bisa diterima masyarakat karena memastikan warga tidak dirugikan dan mengakomodasi aspirasi dan harapan warga.
“Ya, saya kira kita harus memahami masyarakat itu jangan dirugikan. Kemudian masyarakat itu diikuti ekspektasinya. Contoh yang tahap dua, ada ibu aspirasinya kita tampung. Ibu pengennya di bawah los, terus yang dibikin kamar atas. Ya kita ikuti. Rumahnya kita buatkan dua lantai dan kita membangunkan dak dan bisa membikin (sendiri) rumah yang atasnya. Itu salah satu cara untuk supaya warga merasa diuntungkan,” terangnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menambahkan pada tahap pertama sudah menyelesaikan 10 unit rumah layak huni. Enam unit di antaranya didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1 miliar. Kemudian 4 unit rumah lainnya merupakan kontribusi dari lembaga SPARK India dan Yayasan SPEAK Indonesia melalui UII senilai Rp 580 juta. Rumah dibangun mundur dari sungai dan dibangun dua lantai. Selain itu juga telah dibangun 2 unit rumah layak huni di RW 5 Terban menggunakan APBD Kota Yogyakarta tahun 2025 senilai Rp 457,7 juta.
“Tahun ini kita akan memulai tahap kedua. Kampung Lampion delapan unit, dan di Terban enam unit. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu karena sudah kontrak. Di Kampung Lampion hari ini kita melakukan kick off agar pembangunan bisa segera dimulai,” papar Umi.
Pembangunan 8 rumah layak huni pada tahun 2026 di Kampung Lampion Kotabaru menggunakan APBD Kota Yogyakarta sekitar Rp 2 miliar. Sedangkan di wilayah Kelurahan Terban untuk 6 rumah sekitar Rp 1,2 miliar dari APBD Kota Yogyakarta.
Sementara itu Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan UII Wiryono Raharjo, menuturkan desain dan konstruksi bangunan rumah adalah hasil kerja bersama. Dia menyebut UII hanya menyalurkan dana dari sebuah lembaga Global Resilience Partnership di Swedia, melalui lembaga sosial masyarakat Society For The Promotion of Area Resource (SPARC) di India yang menjadi mitra UII.
“Kami masukkan di sini supaya ini menjadi branding Yogya di dunia internasional. Sudah kami publikasikan dan bahkan beberapa pihak dari SPARC menyampaikan, akan menggunakan kasus Jogja untuk negosiasi di Brazil. Karena di sana kesulitan warganya sinergi dengan pemerintah. Itu menjadi salah satu bagian dari sharing di level global untuk bisa dipelajari kota-kota belahan bumi lain,” jelas Wiryono.
Salah seorang warga penerima manfaat rumah layak huni, Surati merasa bersyukur dan senang karena bisa menempati rumah yang layak huni. Dia menuturkan sebelumnya rumahnya mepet di bantaran sungai dan beratap asbes. Pada tahun 2010 saat banjir lahar erupsi merapi, rumahnya juga kebanjiran. Oleh sebab itu dia mengucapkan terima kasih atas pembangunan rumah layak huni.
“Puji Tuhan saya senang bisa ditempati menantu saya, anak-anak saya, cucu saya. Terima kasih atas pembangunan ini sudah terlaksana dengan baik. Saya merasa bersyukur sekali atas pembangunan ini. Dulu pakai asbes, terlalu panas. Dan sekarang dihuni enak, nggak panas, banyak jendelanya juga. Bangunannya luar biasa,” ucap Surati.
