MAKASSAR,REDAKSI17.COM – Rencana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota mendapat respons positif dari kalangan pengamat politik. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi wajar dalam membaca hasil Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik 2029.
Pengamat politik Arief Wicaksono menilai, evaluasi terhadap kinerja pengurus daerah merupakan bagian penting dari siklus organisasi partai politik. Menurutnya, hasil pemilu harus dijadikan tolok ukur utama dalam menentukan arah pembenahan ke depan.
“Ya, itu salah satu cara. Mengevaluasi hasil pemilu yang terakhir kemarin, ya. Betul itu,” ujar Arief, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak boleh bersifat parsial atau sekadar formalitas. Partai harus melihat secara menyeluruh capaian masing-masing pengurus di daerah, baik dari sisi perolehan kursi, peningkatan suara, maupun efektivitas kerja-kerja politik di lapangan.
Menurut Arief, dari hasil evaluasi tersebut partai dapat memetakan secara objektif siapa saja pengurus yang masih layak dipertahankan dan siapa yang perlu diganti karena dinilai tidak mampu memenuhi target.
“Dievaluasi para pengurus kabupaten kota ini seperti apa capaian Pemilu yang lalu. Nanti setelah diketahui siapa yang tidak kerja, ya diganti pengurusnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pergantian pengurus harus diikuti dengan penetapan target baru yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar setiap pengurus, baik yang baru maupun yang masih bertahan, memiliki arah kerja yang konkret.
“Setelah diganti pengurusnya, harus dikasih target. Dengan pengurus yang baru misalnya, berapa targetnya. Kalau pengurus lama yang masih bertahan, berapa peningkatannya. Jadi ada ukuran kinerja yang jelas,” jelasnya.
Arief menilai, tanpa target yang spesifik, proses evaluasi hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan performa partai di masa mendatang.
Selain itu, ia juga menyoroti peluang PPP untuk merekrut tokoh eksternal sebagai bagian dari strategi meningkatkan elektabilitas. Menurutnya, langkah tersebut sah-sah saja dalam politik, terutama untuk menarik suara di daerah yang membutuhkan figur kuat.
“Bisa saja. Ada namanya vote getter. Beberapa tokoh yang popularitasnya tinggi bisa saja ditarik masuk ke PPP,” ujarnya.
Namun demikian, Arief mengingatkan agar partai tidak mengabaikan proses kaderisasi internal. Ia menilai, terlalu mengandalkan figur dari luar berpotensi melemahkan loyalitas kader yang telah lama berjuang di dalam partai.
“Tapi kan sayang kalau orang dari luar masuk PPP, terus sia-sia kaderisasi di partai. Kader yang sudah lama berproses justru harus diperkuat,” katanya.
Menurutnya, kader internal seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar agar mampu berkembang dan bersaing dalam kontestasi politik. Kekuatan partai, lanjutnya, tidak hanya ditentukan oleh popularitas individu, tetapi juga oleh soliditas dan kualitas kader.
“Jangan justru cari orang luar yang tidak berdarah-darah di PPP, lalu karena punya suara besar dia jadi dominan. Itu yang bisa merusak partai. Banyak partai sekarang jatuh karena terlalu melihat popularitas,” tambahnya.
Arief juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan elektoral dan pembangunan organisasi jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa kemenangan sesaat tidak boleh mengorbankan fondasi partai.
Lebih jauh, ia menilai PPP memiliki modal yang cukup kuat untuk kembali bangkit, terutama karena karakter partai yang berbasis pemilih Muslim. Dengan basis tersebut, PPP dinilai memiliki segmen yang jelas dalam peta politik nasional maupun daerah.
“PPP ini sebetulnya partai yang segmented, partai yang bernafaskan Islam. Sedangkan mayoritas warga Indonesia itu adalah Islam. Itu sebenarnya kekuatan besar,” ujarnya.
Namun, menurutnya, tantangan utama PPP adalah bagaimana mengoptimalkan potensi tersebut melalui program dan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Partai harus mampu menghadirkan diri sebagai representasi kepentingan umat, bukan hanya dalam narasi, tetapi juga dalam tindakan konkret.
“Sekarang bagaimana caranya supaya platform partai dan programnya lebih mendukung kegiatan-kegiatan umat Islam. Itu sebetulnya tujuan partai dibentuk, untuk mengayomi umat Islam,” jelasnya.
Ia pun optimistis, jika evaluasi dilakukan secara serius dan diikuti dengan langkah perbaikan yang tepat, PPP Sulsel masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029.
“Kalau evaluasinya benar, pengurusnya tepat, dan programnya jelas, PPP masih sangat berpeluang untuk bangkit. Tinggal konsistensi dalam menjalankan strategi itu,” pungkasnya.
