Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Indonesia menghadapi beban utang jatuh tempo sangat besar pada 2026. Tercatat jumlah yang harus dibayar mencapai Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036.
Hal itu terungkap dalam Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institution (ISEAI). Lembaga kajian itu menyebut fenomena ini sebagai ‘tembok utang’ atau (debt wall), yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu.
“Di 2026 ini semakin terlihat bahwa Indonesia harus menghadapi ‘tembok utang’ (debt wall) dengan nilai jatuh tempo yang mencapai Rp 833,96 triliun. Angka ini merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036, meningkat dari beban tahun 2025 yang sebesar Rp 800,33 triliun,” tulis laporan tersebut, dikutip Senin (20/4/2026).
Tekanan likuiditas itu tidak muncul secara tiba-tiba. Besarnya kewajiban tersebut merupakan akumulasi penerbitan utang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama pandemi COVID-19.
Besarnya volume utang yang harus dibayar memaksa pemerintah melakukan strategi pembiayaan ulang (refinancing) dalam skala besar, namun langkah itu tidak lepas dari risiko. Dalam kondisi suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas pasar yang meningkat, pemerintah berpotensi harus menerbitkan utang baru dengan biaya yang lebih mahal.
“Peningkatan tajam pada komponen burden sharing pada 2026 mencerminkan berakhirnya masa ‘bulan madu’ likuiditas murah dari bank sentral. Pemerintah kini harus berhadapan langsung dengan mekanisme pasar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh instrumen-instrumen tersebut,” imbuhnya.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah telah melakukan strategi front-loading, yakni menarik utang lebih awal salah satunya melalui penerbitan global bond senilai US$ 2,7 miliar pada awal 2026. Langkah itu bertujuan mengamankan likuiditas sebelum kondisi pasar semakin tidak pasti, namun juga memiliki konsekuensi.
Imbal hasil obligasi global Indonesia tercatat mencapai sekitar 5,50% untuk tenor 30 tahun, mencerminkan meningkatnya biaya utang di mata investor global. Dengan kata lain, stabilitas jangka pendek harus dibayar dengan beban bunga yang lebih besar dalam jangka panjang.
“Hal ini mengonfirmasi pandangan banyak pihak bahwa Indonesia sedang melakukan pertukaran antara stabilitas jangka pendek dengan beban bunga jangka panjang yang akan membebani generasi mendatang,” jelasnya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi diprediksi sedikit menguat menjadi 5,1% pada 2026, pada saat yang sama defisit anggaran juga melebar dan secara otomatis mendorong rasio utang ke level yang lebih tinggi. Fenomena itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat debt-driven (digerakkan oleh utang), daripada didorong oleh peningkatan produktivitas atau investasi secara mandiri.
“Selain itu, penurunan cadangan devisa pada awal 2026 menjadi indikasi awal bahwa intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah mulai menggerus bantalan eksternal Indonesia di tengah beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat,” imbuhnya.
