Jakarta,REDAKSI17.COM – Realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras mencapai 371,2 ribu ton hingga April 2026. Di tahun ini, pemerintah menjamin program SPHP beras telah diatur agar tidak ada jeda penyaluran saat pergantian tahun.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan di tahun-tahun sebelumnya, awal tahun merupakan transisi tahun anggaran pemerintah yang membutuhkan waktu untuk pelaksanaan SPHP beras. Program SPHP beras di 2026 terbagi dua, yakni Januari dan Februari yang menjadi perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Sementara, program SPHP beras tahun 2026 baru digulirkan mulai Maret.
Realisasi SPHP beras di Januari-Februari mencapai 221 ribu ton dan realisasi SPHP beras mulai Maret sampai 25 April adalah 150,2 ribu ton. Dengan begitu, total penyalurannya telah mencapai 371,2 ribu ton.
“Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini,” kata Maino dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Maino mengakui penyaluran SPHP perlu dilakukan ekspansi kanal penyaluran SPHP beras agar realisasinya dapat lebih luas dan terus meningkat pesat. Terlebih stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari penyerapan produksi dalam negeri telah menembus rekor baru dengan berada lebih dari 5 juta ton.
“Yang kedua, kaitan dengan SPHP beras di ritel modern, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern. Tentunya ini juga akan mendorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern yang ada. Yang berikutnya, di tingkat pengecer bahwa penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk di pengecer-pengecer pasar rakyat,” imbuh Maino.
Mengenai perkembangan harga beras nasional, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional sampai pekan keempat April yang terjadi di 109 kabupaten/kota. IPH beras pekan keempat April ini mengalami penambahan jumlah daerah dan menjadi yang tertinggi.
Kendati demikian, dalam telaahan Bapanas terhadap 109 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras ternyata hanya 52 kabupaten/kota saja yang mengalami kenaikan IPH yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Jumlah 52 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH dan melampaui HET itu pun hanya 14,65% dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS terkait perubahan IPH beras.
Dalam pantauan Bapanas sendiri, rerata harga beras medium per 28 April masih berada dalam rentang HET dan bahkan ada penurunan dibandingkan setahun yang lalu. Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), harga tercatat di Rp 12.998 per kilogram (kg), sedangkan setahun yang lalu di Rp 13.070 per kg.
Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga pada 28 April di Rp 13.618 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp 14.113 per kg. Sementara Zona III (Maluku, Papua), harga per 28 April berada di level Rp 14.957 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di Rp 15.937 per kg.
Dalam mengakselerasi realisasi penyaluran program SPHP beras, tentunya pemerintah punya instrumen yang kuat dengan stok CBP yang sangat kokoh. Per 28 April, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5,08 juta ton dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri di angka 2,4 juta ton.
