Jakarta,REDAKSI17.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait pemberian insentif Rp 6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah disuspend. Ia menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal dan mencederai logika publik, apalagi ketika unit yang bermasalah justru tetap mendapatkan aliran dana.
Charles juga menyoroti kontras antara kebijakan ini dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, menurutnya, pengelolaan anggaran seharusnya lebih selektif dan berpihak pada sektor yang benar-benar membutuhkan. Ia bahkan membandingkan dengan kondisi guru honorer yang masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan.
Lebih jauh, Charles mempertanyakan alasan di balik tetap diberikannya insentif kepada pihak yang dinilai lalai hingga memicu masalah serius dalam pelayanan publik. Ia menyebut, jika benar jumlah SPPG yang ditutup mencapai ribuan, potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini dinilai sebagai celah yang harus segera diklarifikasi secara terbuka.
Menanggapi polemik tersebut, Komisi IX DPR berencana memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi. Charles menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, bukan menjadi ruang yang memunculkan persoalan baru. Ia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar tujuan utama program tetap terjaga.
