GONDOKUSUMAN,REDAKSI17.COM — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Hemas melakukan kegiatan reses penyerapan aspirasi masyarakat ke Kampung Terban Madani, Kota Yogyakarta, Senin (11/5).
Dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas didampingi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung pembangunan Perumahan dan Permukiman Layak Huni (MAHANANI) di kawasan RW 01 RT 02 Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman.
Program tersebut menjadi bagian dari inovasi penanganan permukiman kumuh melalui konsep konsolidasi lahan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan.
Konsolidasi lahan diawali di tanah Kasultanan yang ditempati warga masyarakat dengan pendekatan humanis tanpa penggusuran. Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berkomitmen menangani kawasan kumuh melalui pola pemugaran dengan konsep Mundur, Munggah dan Madhep Kali (M3K).
Saat ditemui, GKR Hemas mengapresiasi penataan kawasan Terban Madani yang dinilai telah berjalan cukup baik, terutama dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.
“Penataan ruang di kawasan ini sudah cukup bagus. Saya lihat penataan yang sedang berjalan juga semakin banyak. Yang penting sungainya sudah bersih,” jelas GKR Hemas.
Menurutnya, komunikasi dengan warga menjadi aspek terpenting dalam proses penataan kawasan bantaran sungai. Ia menegaskan penanganan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
“Kita tidak bisa sistemnya menggeser atau memindah begitu saja. Justru kita harus menghargai bahwa penduduk yang tinggal di bantaran sungai membutuhkan penanganan khusus dengan cara-cara yang lebih manusiawi,” katanya.
GKR Hemas juga mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan kota, khususnya dalam penanganan persoalan sampah dan kebersihan lingkungan.
“Penataan ruang itu penting. Tidak ada lagi sampah menumpuk di pojok jalan. Sebagai Kota Pariwisata dan Kota Pendidikan, kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk membuang sampah dengan baik juga harus terus dibangun,” tambahnya.
Selain menyoroti penataan kawasan, GKR Hemas menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam pembangunan kota. Menurutnya, budaya bukan hanya soal kesenian, tetapi juga cara hidup masyarakat Yogyakarta yang harus terus dijaga.
“Pendekatan pembangunan itu juga harus berbudaya. Budaya bukan sekadar tarian, tetapi bagaimana cara hidup masyarakat Jogja tetap dijaga,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penataan kawasan sepanjang Sungai Code dapat diselesaikan dalam empat tahun ke depan melalui program M3K.
“Kami bercita-cita sepanjang Sungai Code ini selesai dengan konsep munggah, madhep kali. Penataan dilakukan bersama perguruan tinggi melalui program One Village One Sister University,” katanya.
Menurut Hasto, sejumlah kampung telah mendapat pendampingan dari perguruan tinggi dan mitra perusahaan dalam penataan kawasan dan pengembangan destinasi wisata berbasis lingkungan.
Ia juga mengakui tantangan terbesar dalam penataan kawasan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi perubahan perilaku masyarakat terkait kebersihan dan pengelolaan lingkungan. “Tantangan paling besar adalah rekonstruksi sosial dan perubahan perilaku. Karena kalau perilaku tidak berubah, sampah akan tetap ada,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menjelaskan penataan kawasan Terban Madani dilakukan melalui proses panjang.
Di mana sebanyak 22 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di area rawan longsor kini telah menempati hunian baru yang ditata melalui proses dialog intensif bersama warga. “Kami door to door mendiskusikan desain rumah bersama warga. Pendampingannya juga dibantu mahasiswa dari UII sehingga masyarakat benar-benar dilibatkan,” jelas Umi.
Ia menyebut desain kawasan sepanjang Sungai Code disusun bersama perguruan tinggi, termasuk Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan proporsi lahan yang sebelumnya dimiliki warga.
Salah satu warga Terban, Harjono menyampaikan, rasa syukur atas pembangunan hunian baru yang dinilai jauh lebih layak dibanding kondisi sebelumnya di bantaran sungai. “Kami sangat bersyukur sekarang bisa tinggal di rumah yang menurut kami sangat megah dan nyaman,” katanya.
Ia berharap, pemerintah juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat karena biaya hidup warga meningkat setelah menempati rumah baru. “Kami berharap ada dukungan untuk meningkatkan ekonomi warga karena kebutuhan sekarang juga bertambah,” imbuhnya.
Selain itu, Ia juga berharap proses pengurusan kekancingan atau legalitas tanah Kasultanan dapat dipermudah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hunian yang ditempati.
