SURABAYA,REDAKSI17.COM – Keputusan KH. Said Aqil Siradj untuk tidak maju sebagai calon Rois Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-35 dinilai bukan sekadar sikap personal, melainkan pesan etik yang kuat bagi arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama di tengah menghangatnya dinamika internal organisasi.
Aktivis senior NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, menilai langkah KH. Said Aqil mencerminkan tradisi lama NU yang menempatkan jabatan sebagai amanah keilmuan dan pengabdian, bukan instrumen perebutan kekuasaan.
“Prof KH Said Aqil Siroj sedang mengajarkan etika kekuasaan NU. Bahwa jabatan, terutama Rais Aam, bukan sesuatu yang harus diperebutkan,” kata Sudarsono Rahman, Rabu (20/05/2026)
Menurut Cak Dar, sikap KH. Said Aqil merupakan bentuk tawadhu’ dan kezuhudan seorang kiai terhadap jabatan, sekaligus penegasan bahwa kepemimpinan di NU memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak bisa disamakan dengan kontestasi politik praktis.
Ia menegaskan, posisi Rais Aam merupakan jabatan tertinggi dalam struktur keulamaan NU yang memiliki tanggung jawab menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, memberi arah keilmuan, serta menjadi rujukan moral para kiai dan warga Nahdliyin.
Sudarsono Rahman Ketua IPNU Jawa Timur Periode 1988-1992 dan Wakil Ketua Umum Barikade Gus Dur.
“Rais Aam itu amanah yang sangat berat. Bukan jabatan politik yang bisa dikejar lewat lobi, kampanye, atau manuver kekuasaan. Ada tanggung jawab dunia dan akhirat di sana,” ujar Ketua PW IPNU Jatim 1988-1992 itu.
Cak Dar mengingatkan, menjelang Muktamar NU ke-35, seluruh elemen organisasi perlu menjaga agar forum tertinggi NU itu tidak berubah menjadi arena persaingan politik yang mengedepankan kekuatan dukungan dan transaksi pengaruh.
Menurut dia, tradisi NU sejak awal dibangun di atas musyawarah para masyayikh untuk mencari figur yang alim, wara’, zuhud, dan memiliki legitimasi moral di tengah umat.
“Kalau jabatan Rois Aam mulai diposisikan sebagai objek kontestasi politik, NU bisa kehilangan ruh keulamaannya. Muktamar harus tetap menjadi forum konsolidasi jam’iyah, bukan arena tarik-menarik kepentingan,” katanya.
Ia menilai keputusan KH. Said Aqil untuk tidak maju justru memberi pelajaran penting tentang kedewasaan dalam berorganisasi, terutama di tengah kecenderungan politik modern yang sering memandang jabatan sebagai simbol kemenangan.
“NU akan tetap kuat kalau amanah diberikan kepada mereka yang memang layak secara ilmu, akhlak, dan pengabdian, bukan kepada yang paling kuat membangun lobi,” ujar Sudarsono yang juga Waketum DPP Barikade Gus Dur itu.
Pernyataan KH. Said Aqil sebelumnya menjadi perhatian luas di kalangan warga Nahdliyin setelah muncul berbagai spekulasi mengenai peta kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar NU ke-35. Sikap tidak bersedia maju itu kini dinilai sebagian kalangan sebagai penegasan bahwa tradisi kepemimpinan NU seharusnya tetap berpijak pada etika, keteladanan, dan tanggung jawab moral.
