Hasan Nasbi: Nalar dan Pikiran Jangan di Diskon

Jakarta,REDAKSI17.COM – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang memplesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.
Menurut Hasan, pelabelan tersebut bukan sekadar kritik politik, tetapi menunjukkan cara berpikir yang mengabaikan fakta dan berpotensi merendahkan jutaan masyarakat yang terlibat maupun menerima manfaat dari program tersebut.
Dalam pernyataannya, Hasan menyebut SPPG merupakan bagian penting dari program pemenuhan gizi nasional yang menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, program ini juga disebut menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang bertugas di dapur pelayanan gizi. Karena itu, Hasan menilai plesetan yang beredar di media sosial secara tidak langsung juga menghina para pekerja dan penerima manfaat program tersebut.
“Kalau SPPG disebut satuan penjilat, berarti jutaan pekerja dan puluhan juta penerima manfaat juga disebut seperti itu. Hati-hati kalau bicara,” tegas Hasan.
Ia juga menyoroti fenomena ruang digital yang menurutnya semakin dipenuhi sinisme, sementara upaya memeriksa fakta dan kebenaran justru semakin berkurang. Hasan mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi.
Dengan gaya khasnya, Hasan melontarkan kalimat yang langsung viral di media sosial.
“Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” ujarnya.
Hasan menegaskan Indonesia tidak dibangun dengan kemarahan dan kebencian, melainkan dengan persatuan, kerja sama, dan semangat membangun bangsa secara bersama-sama.
Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian mendukung ajakan untuk mengedepankan fakta, sementara sebagian lainnya menilai kritik terhadap program pemerintah tetap merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi.