“Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun,” ujar Yayan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Ia memproyeksikan harga Pertamax turun ke level Rp 15.228 per liter pada Juli, kemudian Rp 14.557 per liter pada Agustus, Rp 14.112 per liter pada September, Rp 13.814 per liter pada Oktober, Rp 13.614 per liter pada November, lalu Rp 13.479 per liter pada Desember.
Proyeksi tersebut dibuat dengan memperkirakan Indonesian Crude Price (ICP) berangsur turun menuju level 90,6 dolar AS per barel pada Desember 2026 dan kurs rupiah yang berangsur menguat dari Rp 17.927 menjadi Rp 16.959 per dolar AS pada Desember 2026.
Lebih lanjut, Yayan menyampaikan dinamika konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memang masih dinamis. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 117 dolar AS per barel pada April, lalu terkoreksi cepat ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah kerangka damai AS-Iran yang semula akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
Kemudian, harga minyak mentah Brent naik kembali di atas 80 dolar AS per barel pada Jumat (19/6/2026), seiring investor mempertimbangkan meningkatnya risiko geopolitik setelah dibatalkannya perundingan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran, serta serangan baru Israel di Lebanon.
Harga minyak mentah dunia turut memengaruhi harga minyak mentah rata-rata Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan untuk menentukan harga BBM nonsubsidi. Dalam APBN 2026, asumsi makro mematok ICP berada di level 70 dolar AS per barel.
“Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa,” kata Yayan.
Meskipun demikian, ia meyakini bantalan fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi skenario penutupan kembali Selat Hormuz, meski akan banyak porsi yang terpakai.
Ia memaparkan pemerintah memiliki bantalan SAL (Saldo Anggaran Lebih) sekitar Rp 420 triliun dan menjaga defisit di kisaran 2,9 persen. Dengan rata-rata ICP di level 90 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp 136 triliun.
Sementara itu, dengan asumsi penutupan ulang Selat Hormuz yang menyebabkan rata-rata ICP berada di level 100 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp 204 triliun.
“Artinya, SAL Rp 420 triliun masih dapat menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural,” kata Yayan.
Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) memperkirakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 akan memberikan tambahan tekanan terhadap inflasi nasional pada 2026. BI menghitung kenaikan harga Pertamax berpotensi menyumbang sekitar 0,25 persen terhadap inflasi. Harga Pertamax diketahui naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni 2026.
“Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” ujar Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026 yang digelar secara virtual, Kamis (18/6/2026).
Menurut Aida, tekanan inflasi masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada harga energi domestik.
“Rambatan global langsung terlihat pada administered prices atau harga-harga yang ditentukan pemerintah. Ada harga BBM nonsubsidi yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun seperti Dexlite dan Pertamax Dex. Pergerakan ini akan mengikuti perkembangan harga energi global,” katanya.
Selain dari sektor energi, BI juga mencermati risiko inflasi yang berasal dari komoditas impor (imported inflation) dan kelompok pangan bergejolak (volatile food). Namun, menurut Aida, dampak kenaikan harga pupuk terhadap inflasi masih relatif terbatas karena kapasitas produksi pupuk dalam negeri masih mencukupi kebutuhan nasional.
“Ada faktor harga pupuk, tetapi kontribusinya terhadap inflasi masih sangat minimal karena produksi dalam negeri masih cukup,” ujarnya.
