Presiden Prabowo Subianto. (BPMI Sekretariat Presiden)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai lembaga baru untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan kawasan industri di Indonesia. Badan tersebut dirancang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana pembentukan DKIN disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN,” kata Tri Supondy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (29/6/2026).
Tri menjelaskan, struktur organisasi DKIN akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan menjabat sebagai wakil ketua.
Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengemban tugas sebagai ketua harian DKIN.
“DKIN ini dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian, dengan anggota yang berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan,” jelas Tri.
Operasional DKIN nantinya akan didukung oleh sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian.
“Operasional DKIN ini akan didukung oleh satu sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian untuk memastikan sinkronnya tugas Kementerian Perindustrian dengan peran DKIN,” ujarnya.
Meski belum mengungkap target waktu pembentukan DKIN, Kementerian Perindustrian menilai badan tersebut akan memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan kawasan industri nasional.
Tri menyebut DKIN akan menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan kawasan industri.
Pembentukan DKIN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola kawasan industri sebagai salah satu pilar pengembangan sektor manufaktur nasional.
Dengan koordinasi yang berada langsung di bawah presiden, pemerintah berharap proses penyusunan kebijakan, penyelesaian hambatan lintas sektor, hingga pengawasan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia serta mendorong masuknya investasi baru di sektor manufaktur.
Hingga kini, Kementerian Perindustrian masih menyiapkan mekanisme pembentukan DKIN beserta regulasi yang akan menjadi dasar operasional lembaga tersebut.
