LOMBOK BARAT,REDAKSI17.COM – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat 7.349 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lombok Barat menjadi perhatian karena peningkatan akses pendidikan masih menjadi agenda prioritas pemerintah di berbagai daerah.
Angka tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, Syamsuriansyah. Politisi Partai Perindo itu menilai tingginya jumlah ATS harus segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan validasi lapangan agar pemerintah mengetahui akar persoalan yang menyebabkan ribuan anak belum mengakses pendidikan.
“Ini yang harus diketahui apa penyebabnya 7.349 ATS di Lobar? Apakah putus sekolah, tidak mampu biaya, atau faktor lainnya, ini menjadi kajian kita bersama,” kata Syamsuriansyah dalam keterangannya, Rabu (1/7/26).
Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan validitas data sekaligus memetakan kondisi setiap anak yang masuk kategori ATS. Sebab, penanganan yang efektif hanya dapat dilakukan jika pemerintah memahami penyebab utama anak tidak bersekolah.
Syamsuriansyah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat melibatkan pemerintah desa dan satuan pendidikan dalam proses verifikasi. Dia menilai pemerintah desa memiliki informasi paling dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan.
“Kita minta bidang Pendidikan Dasar dan PAUD Dikbud untuk segera menindaklanjuti data itu,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, persoalan ATS tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga memengaruhi kualitas pembangunan daerah. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menekan capaian indikator pendidikan yang menjadi komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat ini menilai hasil verifikasi nantinya harus ditindaklanjuti dengan program konkret yang mampu mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan. Langkah itu dinilai penting agar berbagai program pendidikan dan perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Karena saya selalu menekankan bagaimana anak-anak kita di Lobar ini indikator harapan lama sekolahnya tinggi, mulai dari usia 7 tahun sampai perguruan tinggi. Pemda ayo kita buka mata kita atas kondisi ini,” pungkasnya.
Syamsuriansyah menekankan percepatan penanganan ATS menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Lombok Barat. Selain memastikan hak pendidikan anak terpenuhi, langkah tersebut juga dinilai menentukan keberlanjutan tren peningkatan IPM yang selama ini berhasil dicapai daerah tersebut.
