Jakarta – “Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung.” Kalimat pembuka Joko Widodo di hadapan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung itu terdengar sederhana. Sebagian orang mungkin menganggapnya sekadar basa-basi. Sebagian lainnya teringat lagu “Tak Ingin Sendiri” yang dipopulerkan Dian Piesesha pada era 1980-an.
Namun, dalam politik, kalimat tidak pernah benar-benar sekadar kalimat. Ucapan itu disampaikan bersamaan dengan dimulainya safari politik Jokowi ke sejumlah daerah. Lampung menjadi titik awal. Berikutnya Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Pilihan daerah itu tidak tampak acak. Semuanya memiliki jejak kuat pembangunan selama dua periode pemerintahannya.
Di sinilah pesan politik mulai terbaca. Pembangunan ternyata bukan hanya warisan pemerintahan. Ia juga dapat diolah menjadi modal politik. Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus bahkan mengakui bahwa rekam jejak pembangunan menjadi salah satu pertimbangan penentuan lokasi safari tersebut.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa infrastruktur tidak lagi diposisikan semata sebagai hasil kebijakan publik, tetapi juga sebagai aset politik yang terus dipelihara. Meski demikian, hubungan antara pembangunan dan dukungan elektoral tidak pernah sesederhana itu.
Pengalaman Jokowi sendiri menunjukkan paradoks tersebut. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan berbagai proyek strategis juga dibangun di Jawa Barat, Sumatera Barat, maupun Aceh. Namun pembangunan tidak otomatis berubah menjadi suara. Pada Pemilu Presiden 2014 Jokowi kalah di ketiga provinsi itu. Lima tahun kemudian ia hanya mampu membalikkan keadaan di Jawa Barat, sementara Sumatera Barat dan Aceh tetap berada di luar jangkauannya.
Artinya, pembangunan memang penting, tetapi bukan satu-satunya bahasa yang dipahami pemilih. Identitas, kultur politik, jaringan elite lokal, hingga sentimen sosial sering kali bekerja lebih kuat daripada beton dan aspal. Karena itu, safari politik Jokowi agaknya tidak sedang “menagih” hasil pembangunan. Yang lebih mungkin sedang dipelihara adalah ingatan publik.
Politik selalu bekerja melalui memori. Pemilih mungkin lupa angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga belum tentu mengingat besaran anggaran negara. Namun mereka lebih mudah mengingat siapa yang meresmikan jalan, siapa yang datang ke daerahnya, atau siapa yang masih bersedia menyapa setelah tak lagi berkuasa. Dalam konteks itulah safari politik memperoleh maknanya.
Sesungguhnya, safari politik bukanlah barang baru dalam sejarah politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, Menteri Penerangan Harmoko rutin menggelar Safari Ramadan. Di permukaan, agenda itu dikemas sebagai silaturahmi keagamaan. Namun di baliknya, kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi politik Golkar hingga ke pelosok daerah.
Memasuki era Reformasi, pola serupa tetap berlangsung. Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, tetap aktif berkeliling Indonesia setelah lengser melalui berbagai kegiatan Partai Demokrat. Tokoh-tokoh lain, seperti Gus Dur maupun Amien Rais, juga tetap memainkan peran politik setelah tidak lagi menduduki jabatan negara. Artinya, politik memang tidak mengenal masa pensiun. Yang berubah hanyalah panggungnya.
Jabatan boleh berakhir, tetapi pengaruh belum tentu ikut selesai. Selama masih memiliki jaringan, basis pendukung, dan daya tarik elektoral, seorang mantan pemimpin akan tetap menjadi aktor yang diperhitungkan. Dalam konteks itulah posisi Jokowi menjadi menarik.
Meski belum tercatat sebagai pengurus resmi PSI, hampir seluruh magnet politik partai tersebut kini bertumpu pada Jokowi. PSI tampaknya menyadari bahwa nama Jokowi masih memiliki daya tarik elektoral yang belum dimiliki kader lain.
Jokowi sendiri telah menyatakan akan bekerja habis-habisan agar PSI lolos ke DPR pada Pemilu 2029. Target itu sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar memperoleh kursi di Senayan. Bagi PSI, kehadiran fraksi di DPR akan mengubah posisi tawar partai dalam pembentukan koalisi pemerintahan, pembahasan undang-undang, hingga konfigurasi politik nasional pada lima tahun berikutnya.
Sementara bagi Jokowi, keberhasilan tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan pengaruh politik setelah kekuasaan formal berakhir. Setelah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai presiden, modal politik terbesarnya adalah popularitas, jaringan relawan, rekam jejak pembangunan, dan kedekatan dengan sebagian pemilih.
Tentu ada pertanyaan yang layak diajukan. Safari lintas provinsi membutuhkan biaya yang tidak kecil: perjalanan, logistik, panggung, mobilisasi kader, pengamanan, hingga penyelenggaraan berbagai agenda. Jokowi kini bukan lagi pejabat negara, sementara PSI tergolong partai gurem.
Publik berhak mengetahui bagaimana seluruh kegiatan itu dibiayai. Transparansi penting bukan untuk mencurigai, melainkan agar ruang publik terbebas dari spekulasi yang tidak perlu.
Sudrajat
Wartawan detikcom
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi
