JAKARTA,REDAKSI17.COM – Partai Golkar memasang target untuk meningkatkan perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2029. Target tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi partai setelah pada Pemilu 2024 Golkar memperoleh 102 kursi di DPR RI dan menempati posisi kedua dalam perolehan kursi parlemen.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan posisi Golkar saat ini merupakan yang terbesar kedua di parlemen setelah PDI Perjuangan. Namun, dalam pemerintahan yang tergabung dalam koalisi, Golkar menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak.
“Kita partai dengan jumlah kursi nomor dua di parlemen setelah PDI Perjuangan, tetapi di koalisi kita adalah paling banyak,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Wilayah Bali, Sabtu (3/10).
Karena itu, Bahlil mendorong seluruh jajaran partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja meningkatkan representasi Golkar di lembaga legislatif. Target tersebut tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi juga DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.
Menurut Bahlil, peningkatan perolehan kursi parlemen merupakan salah satu dari dua konsensus utama yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Keputusan Munas tersebut, kata dia, menjadi pedoman bagi kepemimpinan partai dalam menjalankan agenda organisasi ke depan.
“Partai Golkar akan konsisten untuk menjalankan keputusan munas. Keputusan munas Partai Golkar melahirkan dua konsensus besar selain daripada program-program yang lain,” jelasnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selain mengejar peningkatan jumlah kursi legislatif, konsensus lainnya adalah mempertahankan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menilai sejumlah kebijakan pemerintah memiliki orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari program yang perlu mendapat dukungan kader Golkar.
“Saya meminta kepada semua kader partai yang ada di eksekutif maupun legislatif di semua tingkatan agar kita harus berada pada garda terdepan untuk memuluskan dan menyukseskan program tersebut,” tegas Bahlil.
Salah satu program yang disoroti Bahlil adalah pengembangan PLTS berkapasitas 100 GW yang tengah dijalankan Kementerian ESDM. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses listrik, terutama karena masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum memperoleh aliran listrik.
Bahlil menjelaskan, program PLTS 100 GW tersebut sebelumnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026. Pemilihan Bali sebagai lokasi peluncuran disebut berkaitan dengan posisi daerah tersebut sebagai salah satu pusat pariwisata nasional.
Ia juga menyinggung pentingnya mengedepankan kepentingan pembangunan nasional di tengah perbedaan latar belakang politik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya dalam konteks hubungan dengan Gubernur Bali Wayan Koster.
“Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, kami mendorong agar semua desa mendapat listrik. Saya sampaikan kepada Gubernur, sekalipun kita beda partai, tapi untuk membangun bangsa kita harus satu,” tandasnya.
