Jakarta,REDAKSI17.COM -Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), siap menjalankan peran advokasi melalui sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang tersebut dimaksud dituangkan dalam Roadmap Perekonomian APINDO 2024-2029. Hal ini dijalani dalam menuju transisi kepemimpinan baru 2024.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, Roadmap Perekonomian dari APINDO disampaikan kepada seluruh kandidat Calon Presiden (Capres) kontestan pemilihan umum 2024, untuk mengawal kebijakan serta program kerja dalam kepemimpinan nasional yang digunakan mana baru.
“Dialog APINDO bersama Capres 2024 merupakan kontribusi kami dalam menjalankan peran advokasi, melalui penyerahan Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 pada seluruh kandidat pemimpin bangsa. Penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO kali ini dijalani pada titik perubahan penting bagi Indonesia mendekati transisi kepemimpinan dengan mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan juga tata kelola untuk lima tahun ke depan,” ungkap Shintasaat membuka acara Dialog Capres 2024 Bersama APINDO “Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029” Senin, (11/12/2023).
APINDO telah lama dikerjakan secara konsisten menyusun Roadmap Perekonomian sejak tahun 2004 sebagai kontribusi dunia perniagaan bagi kepemimpinan nasional. Roadmap ini disusun berbasis masukan dunia usaha, lewat survei yang dimaksud melibatkan hampir 2000 responden dari anggota APINDO kemudian non APINDO dari semua skala usaha, rangkuman hasil FGD juga matriks kebijakan untuk jadwal sektor lalu juga lintas sektor, hingga masukan dari Dewan Pakar APINDO, beberapa orang narasumber kemudian mitra kerjasama seperti Bank Dunia.
Peta jalan juga dimaksudkan untuk mengawal perubahan struktural kegiatan kegiatan ekonomi yang tersebut mana fundamental bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi, khususnya di dalam dalam tengah situasi global yang mana dimaksud menantang.Antara lain dengan menitikberatkan pada investasi modal yang digunakan mana dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, serta diversifikasi sumber pertumbuhan. Shinta menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan sektor dunia usaha makro serta krisis multidimensi,di mana kinerja perekonomian Indonesia cukup baik namun belum memadai untuk menunjang iklim bisnis yang mana mana inklusif serta berkelanjutan.
Hal ini menyebabkan perubahan fundamental kegiatan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 masih menghadapi sebagian kendala untuk akselerasi pencapaian target. Berdasarkan survei APINDO,sebanyak72% pengusaha mengalami perlambatan penjualan. Di sisi lain4 dari 10 pengusaha juga terbebani kurs kemudian suku bunga tinggi akibat tekanan global.
“Karena itu, Roadmap Perekonomian APINDO juga menjadi semacam guideline bagi pemerintahan baru dalam jadwal perubahan struktural perekonomian, penciptaan sense keberlanjutan, serta reformasi struktural secara sektoral kemudian lintas sektoral. Sekaligus sebagai respon dunia perniagaan terhadap dinamika juga tren perekonomian serta bidang perniagaan global,” tambah Shinta.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar APINDO,Mari Elka Pangestu berharap roadmapdapat menjadi masukan buat pemerintah, khususnya calon presiden ke depan dalam memacu iklim dunia bidang usaha yang mana dimaksud kompetitif serta positif.
“Roadmap melibatkan demikian banyak pihak lalu menghasilkan 13 bab dengan rekomendasi yang mana mana sangat konkrit kemudian juga spesifik. Tidak saya sampaikan semua, kami akan sampaikan singkat 5 prioritas dari roadmapAPINDO,” ujar Mari dalam acara yang tersebut sama.
Berikut rekomendasi dari APINDO terkait 5 Prioritas yang dimaksud digunakan ada dalam dalam Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029:
1.Terkait kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan lalu juga koordinasi.
Rekomendasi
-Membuat konsultasi sistematik pada dalam setiap tahap, ternasuk jeda waktu pemberlakuan.
-Penyempurnaan dalam setiap tahap dengan rekomendasi kongkrit, peningkatakan penerimaan negara bertahap melalui perbaikan administrasi, lalu juga ekstensikasi berbasis keadilan
-Evaluasi beban penerapan regulasi yang tersebut mana berbeda antara perusahaan besar UMKM
-Peningkatan koordinasi
2. Kebijakan terkait peran teknologi lalu SDM untuk mengupayakan lompatan produktivitas
Rekomendasi
-Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan juga implementasinya
-Strategi yang digunakan hal itu jelas peningkatan SDM kemudian Teknologi
-Kerangka kebijakan juga regulasi yang tersebut dimaksud menggalang UMKM, inklusivitas, penyusunan strategi kegiatan ekonomi digital nasional
3. Optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, pembangunan kegiatan ekonomi kemudian persaingan sehat
Rekomendasi
-Kebijakan strategi industrialisasi dalam menciptakan daya saing dalam kemudian juga luar negeri
-Perolehan fasilitas/preferensi: kriteria jelas, batas waktu kemudian kinerja
-Restriksi perdagangan & investasi: kriteria, evaluasi dampak kepada sektor lain termasuk UMKM
4. Adopsi ESG oleh industri kemudian mengembangkan industri hijau
Rekomendasi
-Informasi, edukasi serta peningkatan kapasitas: kolaborasi pemerintah dengan dunia uasaha
-Fasilitas untuk memenuhi ESG, termasuk UMKM
-Penguatan kebijakan, regulasi lalu juga kelembagaan: utama investasi, bidang perniagaan juga pendanaan
5. Keberadaan infrastruktur, transisi energi, kemudian tersedianya sarana prasarana digital
Rekomendasi
-Pembangunan/investasi infrastruktur juga sistem terintegrasi
-Kejelasan mengenai program transisi energi
-Akses lalu juga kecepatan infrastruktur digital
-Keperluan SDM yang tersebut mana mendukung.
