JAKARTA,REDAKSI17.COM — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia meminta persoalan distribusi energi segera ditangani secara menyeluruh agar tidak semakin membebani masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikan AMY dalam pidato politik saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin (19/10/2026).
AMY menilai, kelangkaan BBM menjadi persoalan serius karena terjadi ketika masyarakat di sejumlah provinsi juga masih menghadapi ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Belum selesai rakyat menghadapi ancaman kabut asap, di beberapa provinsi kita, terlihat antrean BBM yang panjang di SPBU,” ujarnya.
Ia menyayangkan kondisi tersebut terjadi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya energi.
Menurutnya, masyarakat semestinya tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, terlebih ketika bahan bakar menjadi kebutuhan penting bagi pekerja dan pelaku usaha.
AMY juga menyoroti dampak kemanusiaan dari antrean panjang tersebut. Ia menyebut adanya sopir yang kehilangan nyawa akibat kelelahan saat mengantre BBM di tengah perjuangannya mencari nafkah.
“Ironi, di negeri yang kaya sumber daya energi, rakyatmasih harus mengantre BBM berjam-jam di SPBU. Bahkan ada sopir yang kehilangan nyawa di tengah perjuangan mencari nafkah karena kelelahan mengantre,” kata AMY.
“Energi adalah urat nadi ekonomi. Ketika distribusi energi tersendat, denyut kehidupan masyarakat ikut melambat, bahkan sekarat,” tegasnya.
Menurut AMY, dampak kelangkaan BBM tidak berhenti pada waktu yang terbuang di SPBU. Kondisi tersebut dapat mengurangi pendapatan masyarakat, menghambat pekerjaan, meningkatkan biaya operasional, hingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Antrean BBM bukan sekadar persoalan menghabiskan waktu. Itu adalah penghasilan yang tertunda, pekerjaan yang terbengkalai, biaya operasional yang meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat yang terganggu,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, AMY mendorong adanya solusi yang menyeluruh dan terukur, mulai dari pembenahan distribusi hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya pemantauan oleh komisi terkait di DPR agar langkah penanganan kelangkaan BBM berjalan efektif dan persoalan tersebut segera teratasi.
PKS, melalui peran anggota legislatifnya, diharapkan dapat mengawal upaya penyelesaian masalah distribusi energi sehingga ketersediaan BBM terjaga dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terkendala antrean panjang.
