Oleh : M. Arief Rosyid Hasan (Sekretaris Akademi Partai GOLKAR |
SC Rapimnas MPO dan Semiloka Kecerdasan Artificial Partai Golkar)
REDAKSI17.COM – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jika dahulu komunikasi politik banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, organisasi kemasyarakatan, dan media massa konvensional, kini percakapan politik berlangsung hampir tanpa batas melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru bagi partai politik, terutama dalam menyiapkan kader yang mampu memahami perkembangan zaman.
Media digital bukan lagi sekadar instrumen penyebaran informasi, melainkan telah menjadi bagian dari ruang publik tempat gagasan dipertukarkan, kebijakan diperdebatkan, dan kekuasaan diawasi. Kehadiran kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin mempercepat perubahan tersebut. Teknologi ini memungkinkan produksi informasi, pengolahan data, dan komunikasi berlangsung dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan.
Dalam situasi demikian, kaderisasi partai politik tidak cukup hanya membekali kader dengan pemahaman ideologi, organisasi, dan kepemimpinan. Kader juga membutuhkan kompetensi komunikasi, literasi media, kemampuan membaca opini publik, serta pemahaman mengenai peluang dan risiko teknologi digital. Tanpa kemampuan tersebut, partai politik berisiko tertinggal dari perkembangan masyarakat yang hendak diwakilinya.
Kaderisasi dan Transformasi Digital
Partai GOLKAR melalui Akademi Partai GOLKAR telah merumuskan Pedoman Kaderisasi 2026 yang menempatkan kompetensi digital dan media sebagai salah satu kompetensi penting kader, berdampingan dengan kompetensi ideologis, kepemimpinan, manajerial, teknokratik, elektoral, etik, dan geopolitik.
Rumusan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas sumber daya manusia partai. Teknologi bukan semata urusan perangkat, melainkan berkaitan dengan cara berpikir, kemampuan bekerja, serta kesanggupan menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, Pendidikan dan Latihan Kader Khusus (Diklatsus) Pengelolaan Media Massa dan Digital memiliki relevansi strategis. Diklatsus merupakan bagian dari kaderisasi nonformal yang diarahkan untuk memperkuat kompetensi tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan masyarakat.
Melalui pendidikan khusus, kader diharapkan tidak hanya memahami cara memproduksi konten atau mengelola akun media sosial, tetapi juga menguasai prinsip komunikasi politik, hubungan dengan media massa, analisis isu, pengelolaan krisis komunikasi, dan etika penyampaian informasi.
Kaderisasi digital juga perlu dipahami sebagai proses membangun karakter. Sebab, kecanggihan teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan komunikasi politik yang berkualitas. Tanpa integritas, teknologi justru dapat digunakan untuk memperluas disinformasi, memperuncing polarisasi, dan menurunkan kualitas percakapan demokrasi.
Karena itu, penguasaan teknologi harus berjalan bersama dengan penguatan ideologi, etika, dan tanggung jawab sosial. Inilah yang sejalan dengan semangat Doktrin Karya Kekaryaan, yang  menempatkan  karya  nyata  dan  kemaslahatan  masyarakat  sebagai  orientasi pengabdian politik.
Dari Komunikasi Politik Menuju Politik Berbasis Pengetahuan
Tantangan lain yang dihadapi partai politik adalah bagaimana mengubah komunikasi politik dari sekadar penyampaian pesan menjadi proses pertukaran pengetahuan dengan masyarakat.
Selama ini, komunikasi politik kerap dipahami secara terbatas sebagai kegiatan publikasi, pembentukan citra, atau respons terhadap pemberitaan politik memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menjelaskan kebijakan publik, menyerap aspirasi, membangun pemahaman bersama, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Dalam konteks ini, kader yang mengelola media massa dan digital membutuhkan kemampuan memahami substansi persoalan. Mereka harus mampu membaca data, menjelaskan kebijakan, menyusun argumentasi, serta menerjemahkan isu yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Kehadiran AI memberikan peluang untuk mendukung proses tersebut. Teknologi dapat membantu merangkum dokumen kebijakan, menganalisis perkembangan isu, mengolah data, dan mempercepat penyusunan bahan komunikasi. Namun, seluruh hasilnya tetap memerlukan pemeriksaan fakta, pertimbangan etik, dan pengawasan manusia.
Penggunaan AI juga menghadirkan persoalan serius, mulai dari perlindungan data pribadi, manipulasi informasi, hingga produksi deepfake yang dapat merusak kepercayaan publik. Oleh sebab itu, literasi AI harus menjadi bagian dari kompetensi dasar kader yang bertugas dalam komunikasi politik.
Partai politik semestinya tidak berhenti pada kemampuan mengikuti perkembangan teknologi. Lebih jauh, partai perlu membangun tradisi politik berbasis pengetahuan, tempat keputusan dan komunikasi publik didukung oleh data, riset, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan ini sekaligus membuka ruang keterlibatan akademisi, peneliti, jurnalis, praktisi komunikasi, dan generasi muda dalam proses pendidikan politik. Dengan demikian, kaderisasi tidak menjadi kegiatan yang tertutup, tetapi berkembang sebagai ruang pembelajaran yang mempertemukan berbagai pengetahuan dan pengalaman.
Membangun Partai Modern
Agenda transformasi tersebut memperoleh momentum melalui Rapat Koordinasi Nasional Media dan Penggalangan Opini serta Seminar Lokakarya Kecerdasan Artifisial Partai GOLKAR yang direncanakan berlangsung pada 6–7 November 2026.
Mengangkat tema Karya Kekaryaan di Era Kecerdasan Buatan: Transformasi Digital Partai Golkar Menuju Partai Modern, kegiatan ini mempertemukan agenda konsolidasi komunikasi organisasi dengan peningkatan kemampuan praktis pemanfaatan teknologi digital.
Keterlibatan Akademi Partai GOLKAR dalam kegiatan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa peningkatan keterampilan digital merupakan bagian dari sistem kaderisasi yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan teknologi yang bersifat sesaat.
Dalam rancangan kegiatan, terdapat tiga keluaran strategis yang hendak disusun, yakni rumusan hasil Rakornas Media dan Penggalangan Opini, peta jalan transformasi digital dan AI Partai GOLKAR 2026–2029, serta pedoman etika dan tata kelola AI.
Ketiganya dapat menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan khusus yang lebih sistematis, termasuk penyusunan kurikulum, standardisasi kompetensi, evaluasi peserta, dan tindak lanjut penugasan kader di berbagai tingkatan organisasi.
Namun, ukuran keberhasilan kaderisasi digital tidak semestinya berhenti pada jumlah peserta, sertifikat, banyaknya konten yang diproduksi, atau tingginya interaksi media sosial. Ukuran yang lebih substantif adalah meningkatnya kemampuan kader menyampaikan informasi yang benar, menjelaskan kebijakan secara jernih, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjaga kualitas dialog publik.
Di tengah perkembangan demokrasi digital, partai politik membutuhkan kader yang bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga memahami tanggung jawab politik dan sosial dari setiap informasi yang disampaikan.
Pada akhirnya, teknologi akan terus berubah. Platform komunikasi yang dominan hari ini belum tentu tetap digunakan pada masa mendatang. Namun, kebutuhan akan kader yang berintegritas, berpengetahuan, dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat akan selalu relevan.
Karena itu, Diklatsus Pengelolaan Media Massa dan Digital perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kepemimpinan politik. Bukan semata untuk memperkuat kapasitas komunikasi organisasi, melainkan juga untuk menyiapkan kader yang mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam demokrasi digital.
