Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Kasus kepemilikan senjata tajam yang sempat viral di media sosial dalam rangkaian kericuhan aksi unjuk rasa di Yogyakarta kini memasuki tahap penyidikan. Polresta Yogyakarta menangani perkara tersebut dengan seorang tersangka berinisial W. Kasus ini menjadi bagian dari 12 perkara kericuhan aksi pada 20 dan 28 Oktober 2026 yang telah memasuki tahap penyidikan.
Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo menegaskan komitmen Polda DIY untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana secara tegas, objektif, dan transparan. Penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Langgeng juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka dalam rangkaian aksi tersebut. Dampak kericuhan, menurutnya, tidak hanya dirasakan peserta aksi, tetapi juga masyarakat dan petugas kepolisian yang berada di lapangan.
“Kita semua prihatin dengan adanya korban luka. Namun perlu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, bahwa korban tidak hanya ada di peserta aksi. Sebanyak 39 warga juga ikut menjadi korban dan sempat dirawat petugas kesehatan yang siaga di DPRD. Selain itu, sebanyak 60 personel dari Polda DIY dan Polresta Yogyakarta yang bertugas melayani jalannya aksi juga mengalami luka-luka serius. Bahkan, ada anggota kami yang mengalami patah tulang dan luka robek akibat kekerasan serta terkena lemparan benda tumpul,” ujar Langgeng di Mapolda DIY, Sabtu (7/11).
Ia menjelaskan, kehadiran personel Polri di lapangan bertujuan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman tanpa mengganggu hak-hak warga negara lainnya. Sejalan dengan arahan Kapolri dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Polda DIY berupaya menjaga ruang demokrasi sekaligus memastikan ketertiban dan supremasi hukum tetap berjalan.
Dalam penanganan kericuhan tersebut, sebanyak 12 perkara telah memasuki tahap penyidikan. Salah satunya adalah perkara kepemilikan senjata tajam yang sempat viral di media sosial dan ditangani Polresta Yogyakarta dengan tersangka berinisial W. Polda DIY memastikan setiap perkara diproses berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan hukum.
“Sebagaimana arahan Bapak Kapolri dan Bapak Gubernur DIY, kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dalam peristiwa 20 dan 28 Oktober lalu. Setiap tindakan kekerasan, perusakan, maupun perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana akan kami tindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” tegasnya.
Komitmen penegakan hukum tersebut juga berlaku terhadap internal kepolisian. Langgeng memastikan, apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, penindakan akan dilakukan melalui mekanisme kode etik maupun disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada yang kebal terhadap proses hukum. Apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan kami proses melalui mekanisme kode etik maupun disiplin. Begitu pula terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Untuk memastikan objektivitas penanganan, pengawasan dilakukan secara internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) serta melibatkan pengawasan eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui surat Nomor B/384/XI/RES.1.1./2026. Polda DIY juga telah bersurat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta asistensi penanganan kasus melalui surat Nomor B/383/XI/RES.1.1./2026 tertanggal 6 November 2026.
Polda DIY menegaskan, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain serta tidak disertai kekerasan, perusakan, maupun tindakan yang melanggar hukum.
Polda DIY juga mengimbau masyarakat untuk menyikapi perkembangan penanganan perkara secara utuh dan objektif berdasarkan fakta. Penegakan hukum, di sisi lain, bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan setiap pelanggaran hukum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Humas Pemda DIY
