Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyebut bahwa akibat skandal ini, publik dan kubu penguasa kini sudah mengetahui ke arah mana manuver keluarga dari Solo.
“Karena, taruhlah hasil dari bocoran sumber, produk final dari penyadapan ini sampai ke mereka, sehingga apa pun yang akan dilakukan oleh para orang-orang ini sudah tahu arahnya semua,” katanya dikutip Senin (9/11/2026).
Dengan terbacanya seluruh niat politik dan langkah antisipasi yang dirancang dari hasil penyadapan ilegal tersebut, ia menegaskan bahwa mempertahankan posisi sang wapres di kursi RI-2 sudah tidak lagi relevan.
“Jika benar itu terjadi, pilihan untuk mundur adalah pilihan yang paling logis, pilihan yang paling masuk akal,” tegasnya.
Denny juga menyinggung adanya rahasia umum mengenai “perjanjian politik” pralaga pilpres sebelumnya antara Prabowo dan Jokowi. Salah satu klausul utama dalam hal tersebut klaimnya adalah jaminan perlindungan hukum pasca-lengser bagi mantan presiden dan keluarganya.
Di tengah indikasi kuat keterlibatan sosok tersebut dalam skandal penyadapan yang menjurus pada makar, pakar hukum ini menganalisis bahwa pengunduran diri wapres akan menjadi jalan kompromi atau pintu barter politik terakhir dari Jokowi dan Prabowo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.
Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.
Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.
