Jakarta,REDAKSI17.COM— Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan cepatnya proses pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hanya dalam hitungan hari sejak laporan polisi dibuat, perkara tersebut disebut telah berkembang menjadi penyidikan, disusul penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri dan penetapan tersangka.

Sorotan Sugeng bukan semata-mata tertuju pada kecepatan aparat mengungkap perkara. Ia juga mempertanyakan bagaimana sistem perlindungan komunikasi dan informasi kepala negara dapat ditembus hingga nomor telepon Presiden diduga menjadi sasaran penyadapan.

Hal itu disampaikan Sugeng dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 6 November 2026. Diskusi tersebut turut menghadirkan pakar intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta.

Sugeng memaparkan, laporan polisi tipe A dalam perkara tersebut dibuat pada 30 Oktober 2026. Namun, hanya berselang satu hingga dua hari, penanganan perkara disebut telah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam rentang waktu yang berdekatan, Eko Hadi Santoso disebut ditangkap pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Selanjutnya, Listyo Sigit Prabowo disebut ditangkap menjelang subuh pada 3 November 2026.

Pada tanggal yang sama, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka yang kemudian ditahan di Mabes Polri.

Menurut Sugeng, rangkaian penanganan perkara yang berlangsung sangat cepat itu perlu dicermati, terutama terkait mekanisme pengamanan informasi Presiden.

Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memperlihatkan adanya persoalan serius yang harus dievaluasi dalam sistem perlindungan komunikasi dan informasi di lingkungan kepresidenan.

“Ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan informasi Presiden lemah dan perlu dievaluasi,” demikian pokok penilaian Sugeng dalam diskusi tersebut.

Sugeng menilai perlindungan informasi kepala negara tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah dugaan penyadapan terjadi. Sistem pengamanan harus mampu mencegah nomor komunikasi Presiden menjadi sasaran sejak awal.

Karena itu, ia mengusulkan penerapan sistem white list untuk nomor telepon Presiden. Melalui mekanisme tersebut, perangkat penyadapan diharapkan dapat secara otomatis menolak nomor yang masuk dalam daftar perlindungan sehingga tidak bisa menjadi target penyadapan.

Selain mempertanyakan sistem pengamanan, Sugeng juga menyoroti dugaan upaya penghapusan barang bukti dalam perkara tersebut.

Berdasarkan informasi Polri yang dipaparkannya, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Sistem LIMS disebut menjadi bagian dari perangkat pengelolaan penyadapan yang digunakan dalam proses lawful interception atau penyadapan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.

Dugaan penghapusan file tersebut menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara karena berkaitan dengan keberadaan dan pengamanan data hasil penyadapan.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers pada 3 November 2026 menjelaskan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi.

Menurut Asep, nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukum.

Asep juga menyatakan penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli sebelum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.