Yogyakarta,REDAKSI7.COM – Peringatan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026, dipastikan bakal diwarnai gelombang unjuk rasa di Kota Yogyakarta. Sejumlah elemen gerakan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus, hingga jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai aliansi menyuarakan konsolidasi massa untuk turun ke jalan.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian protes massa terkait isu-isu nasional, evaluasi penegakan hukum, serta sorotan atas dugaan represivitas aparat pada gelombang demonstrasi sebelumnya.
Rangkuman Organisasi & Aliansi Mahasiswa yang Bergerak
Berdasarkan konsolidasi dan unggahan media sosial (Instagram/X) hingga Senin (9/11) sore, beberapa elemen yang mengonfirmasi serta menyebarkan seruan aksi di wilayah DIY antara lain:
* Aliansi Jogja Memanggil (AJM) — Sebagai wadah konsolidasi lintas kampus dan jaringan sipil, AJM menjadi pendorong utama seruan gerakan massa menuju 10 November.
* BEM Lintas Kampus DIY (UGM, UY, UIN Sunan Kalijaga, UMY, UNY) — Elemen BEM dari universitas negeri maupun swasta menyebarkan pamflet konsolidasi dan kajian isu independen maupun gabungan.
* Organisasi Kepemudaan & Komunitas Sipil — Kelompok pekerja informal, buruh, serta mahasiswa daerah yang menyoroti persoalan upah dan ekonomi lokal.
Dari kompilasi resolusi dan tuntutan yang disebarkan di sosial media, berikut poin-poin utama yang dibawa dalam aksi 10 November:
* Evaluasi & Penghentian Represivitas Aparat: Desakan terhadap aparat penegak hukum untuk menghentikan kekerasan sipil dan melakukan transparansi penanganan pengamanan demonstrasi.
* Pendidikan Inklusif dan Terjangkau: Penolakan terhadap komersialisasi pendidikan serta tuntutan jaminan biaya kuliah murah/gratis.
* Perlindungan Pekerja & Ekonomi Rakyat: Menolak ancaman ketidakpastian upah bagi pekerja platform digital/informal serta menuntut stabilisasi harga kebutuhan pokok.
* Revisi Kebijakan Pro-Rakyat & Lingkungan: Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak ruang hidup rakyat serta mendorong penegakan hukum kasus agraria dan lingkungan.
