Jakarta,REDAKSI17.COM – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memperjuangkan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan.
Syahganda membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN. Ia mengaku ikut mendampingi dan menyaksikan langsung pembicaraan di Istana.
Menurut Syahganda, keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan informasi paling akurat mengenai pembicaraan tersebut.
Syahganda menilai Yusril mewakili pandangan hukum Presiden karena posisinya sebagai Menko yang membidangi urusan hukum.
Sebelumnya, Yusril secara tegas menyatakan tidak ada gunanya Gibran mengajukan pembuktian keabsahan ijazah melalui PTUN. Pasalnya, perkara dengan substansi yang sama telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA telah bersifat final. Sementara itu, upaya hukum lanjutan seperti peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Ia juga menegaskan Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam perkara yang sudah diputus karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu Prabowo selama pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Gibran mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Prabowo, salah satunya agar tetap berjuang melalui PTUN.
Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Sumber: iNews
