Prabowo meyakinkan publik bahwa setiap tindakan, baik maupun buruk, tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya dan pasti akan terungkap seiring berjalannya waktu.
Ia memposisikan dirinya bukan sekadar sebagai pemberi nasihat, melainkan sebagai saksi sejarah yang telah melewati berbagai badai fitnah politik.
“Saya menganjurkan dan saya adalah saksi pelaku, saudara-saudara. Percayalah, yang benar itu benar, yang salah itu salah,” tegas Prabowo dikutip Kamis (12/11/2026).
Guna mempertebal pesan peringatannya kepada pihak-pihak yang mencoba bermain kotor di dalam maupun di luar lingkar kekuasaan, sang presiden lantas mengutip sebuah pepatah yang sangat populer dan memiliki makna filosofis mendalam tentang pengungkapan keburukan.
“Sing becik ketitik, sing olo ketoro. Yang benar akan kelihatan, yang salah juga, yang benar ketahuan yang salah akan kelihatan. Banyak yang enggak percaya,” kata Prabowo.
Meski Prabowo tidak menyebut nama atau institusi secara spesifik, publik dan pengamat politik dengan cepat mengaitkan pernyataan ‘sing olo ketoro’ (yang buruk akan tampak) ini dengan berbagai manuver dan dugaan pelanggaran hukum oleh oknum aparat negara belakangan ini, termasuk isu operasi spionase ilegal yang sempat menyasar ring satu kekuasaan.
Diketahui Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.
Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.
Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.
