Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur dari posisi Wakil Presiden (Wapres). Sinyal adanya pertemuan partai koalisi menguat untuk membahas hal tersebut.
Hal itu disampaikan Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” kata Yusril.
Meski begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ujarnya.
Sejumlah Nama Masuk Daftar Pengganti Gibran
Sejumlah nama kini disebut-sebut sebagai pengganti Gibran sebagai wakil presiden. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril pun buka suara terkait hal itu. Yusril mempersilakan segala aspirasi yang muncul.
“Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa,” kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia yakin Prabowo memiliki gambaran politik yang baik untuk membantu menyelesaikan pemerintahan dalam 3 tahun ke depan.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” ujarnya.
Tak hanya Yusril, nama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga disebut-sebut masuk bursa calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran.
Merespons hal tersebut, Pramono hanya tertawa. Momen itu terjadi setelah Pramono memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Mendengar pertanyaan tersebut, Pramono langsung tertawa. Dia kemudian menanggapi singkat pertanyaan itu.
“Pertanyaannya mantap banget,” ujar Pramono sambil tertawa.
Setelah itu, Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu tersebut. Dia justru langsung mengakhiri sesi tanya-jawab dengan mengucapkan salam penutup.
“Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan Prabowo harus menyetor 2 nama calon wakil presiden kepada MPR dalam kurun 14 hari setelah MPR mengeluarkan surat permintaan.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, MPR baru akan memproses surat pengunduran diri Gibran. MPR akan mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri. Setelah rapat pimpinan MPR, majelis akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan MPR dan juga kelompok DPD.
Per kemarin atau hari pengunduran diri Gibran, MPR total memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” kata Muzani.
