Foto: PPP
Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono merespons dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan PPP menghormati setiap keputusan yang diambil dan memandang kepentingan bangsa dan negara harus senantiasa ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
“Kami menghormati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pengunduran dirinya. Setiap warga negara, termasuk pejabat negara, tentu memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun, karena ini menyangkut jabatan kenegaraan, seluruh prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mardiono, Kamis (12/11/2026).
Mardiono mengungkapkan Indonesia telah memiliki fondasi dan ekosistem ketatanegaraan yang semakin matang. Sistem berbangsa dan bernegara telah dibangun melalui perjalanan panjang, dengan berbagai perangkat konstitusi, kelembagaan, dan mekanisme demokrasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
Karena itu, kehidupan bernegara tidak boleh terlalu bergantung pada pergantian figur maupun dinamika kepemimpinan politik. Menurutnya, kematangan sebuah negara justru tercermin dari kemampuannya menjaga keberlangsungan sistem, institusi, dan agenda pembangunan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
“Negara harus berjalan di atas sistem, bukan semata-mata bergantung pada figur. Kita sudah 81 tahun merdeka dan memiliki pengalaman panjang dalam membangun kehidupan demokrasi serta tata kelola negara. Karena itu, apa pun dinamika politik yang terjadi, sistem kenegaraan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pergantian atau perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu arah dan kesinambungan pembangunan bangsa,” tegasnya.
Mardiono menilai peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk semakin dewasa dalam berpolitik.
Ia menegaskan perbedaan pandangan, dinamika hubungan antarpemimpin, maupun perubahan dalam struktur pemerintahan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara proporsional dan bijaksana.
Mardiono mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi beban politik baru yang justru menghambat agenda besar pembangunan nasional. Menurutnya, energi bangsa sebaiknya diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam masyarakat, memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global.
Lebih lanjut, Mardiono menekankan PPP mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan melanjutkan agenda pembangunan nasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan dalam situasi politik seperti saat ini, seluruh kekuatan politik nasional perlu memberi ruang kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan tugas konstitusional dan kepemimpinannya secara optimal.
Mardiono juga menegaskan dukungan terhadap arah pembangunan nasional harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa, bukan semata-mata dalam kalkulasi politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mendukung langkah Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan. Dalam situasi apa pun, yang terpenting adalah bagaimana Presiden dapat menjalankan mandat konstitusionalnya dengan baik. Kita harus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang berorientasi pada kemajuan bangsa, sembari tetap menjaga prinsip demokrasi, konstitusi, dan mekanisme kelembagaan,” ujarnya.
Mardiono menyampaikan pengunduran diri wakil presiden tidak boleh berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas pemerintahan maupun keberlangsungan pembangunan nasional. Terlebih, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, memperkuat investasi, hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Rakyat tidak terlalu membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang semakin baik, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Karena itu, jangan sampai dinamika politik di tingkat elit justru mengalihkan perhatian kita dari tanggung jawab utama kita kepada rakyat,” tegasnya.
Mardiono menambahkan, stabilitas politik berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi. Kepastian politik dan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha, investor, dan pelaku ekonomi.
Oleh karena itu, seluruh proses politik yang sedang berlangsung perlu dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden, Mardiono menegaskan seluruh pihak harus berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
“Konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, apabila pengunduran diri tersebut telah diproses dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum, maka mekanisme pengisian jabatan harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kita tidak boleh mendahului proses kelembagaan yang menjadi kewenangan MPR dan presiden,” ungkapnya.
Mardiono juga mengajak seluruh kekuatan politik nasional untuk menjaga komunikasi dan mengedepankan semangat persatuan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai mengorbankan persaudaraan kebangsaan dan kepentingan masyarakat luas.
Mardiono berharap dinamika politik yang sedang berlangsung dapat diselesaikan dengan baik, secara konstitusional, dan secara bermartabat.
Ia menegaskan PPP akan terus mendukung terciptanya stabilitas nasional, pemerintahan yang efektif, serta keberlanjutan agenda pembangunan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, dan kepemimpinan adalah tanggung jawab. Indonesia terlalu besar untuk hanya disibukkan oleh dinamika politik antarelite. Kita harus memastikan bahwa sistem ketatanegaraan tetap berjalan, pemerintahan tetap efektif, dan agenda pembangunan terus berlanjut. Mari kita kedepankan kedewasaan politik, menjaga persatuan, serta bersama-sama mendukung setiap langkah yang membawa Indonesia menuju kemajuan,” tutup Mardiono.
