Pimpinan Nasional F-PPP Rismanto Tari menyampaikan tuntutan pencabutan SK kepengurusan Mardiono dan meminta Presiden mengambil sikap terkait jabatan Mardiono di UKP
JAKARTA,REDAKSI17.COM – Pimpinan Nasional F-PPP Rismanto Tari menyampaikan tuntutan pencabutan SK kepengurusan Mardiono dan meminta Presiden mengambil sikap terkait jabatan Mardiono di UKP.
Menurut dia, persoalan internal PPP belum menunjukkan penyelesaian yang diharapkan. Rismanto menyoroti pemberhentian sejumlah kader dan anggota DPRD yang disebutnya dilakukan secara sepihak, termasuk Agus Suparmanto dan Taj Yasin.
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, sejumlah kader PPP dari berbagai daerah menggelar Musyawarah Besar (MUBES) secara daring.
Menurut keterangan Rismanto, kegiatan itu diikuti sekitar 200 fungsionaris PPP yang berasal dari 38 provinsi. Dukungan terhadap gerakan tersebut juga disebut datang melalui petisi yang ditandatangani 500 kader tingkat kabupaten/kota dari Aceh hingga Papua.
“Ini bukan gerakan segelintir orang. Ada 200 fungsionaris dari 38 provinsi yang mengikuti MUBES, ditambah dukungan 500 kader tingkat kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa keresahan kader terhadap kondisi PPP tersebar secara nasional,” kata Rismanto.
Dalam MUBES tersebut, menurut Rismanto, para peserta menyepakati tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan jajaran internal PPP.
Pertama, mendesak Menteri Hukum mencabut SK kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono.Konsultasi Hukum
Kedua, meminta Presiden mencopot Mardiono dari jabatannya di Unit Kerja Presiden (UKP).
Ketiga, melakukan penyegelan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sampai seluruh tuntutan kader dipenuhi.
Rismanto menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi kader yang menginginkan penyelesaian polemik internal partai secara tegas dan sesuai ketentuan hukum.“Kami mendesak Menteri Hukum untuk mencabut SK Mardiono. Kami juga meminta Presiden mengambil sikap tegas dengan mencopot Mardiono dari UKP. Jangan sampai persoalan internal partai terus menimbulkan kegaduhan dan mengorbankan soliditas kader,” tegasnya.Konsultasi Hukum
Selain mendesak pemerintah mengambil tindakan, F-PPP juga menyebut rencana penyegelan kantor DPP PPP sebagai salah satu bentuk tekanan politik agar aspirasi yang disampaikan melalui MUBES memperoleh perhatian.
Rismanto menyatakan bahwa PPP merupakan organisasi politik yang harus dikelola berdasarkan aturan organisasi, keputusan hukum, dan kepentingan bersama seluruh kader.
“PPP bukan milik perorangan. PPP adalah rumah besar kader dan umat. Kami ingin partai ini dikelola dengan menghormati aturan, keputusan hukum, dan mengutamakan persatuan. Kami akan terus memperjuangkan tuntutan ini sampai seluruhnya dipenuhi,” pungkas Rismanto.
