Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun, termasuk pejabat publik.
Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang jabatan pihak yang dilaporkan.
“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,� ujar Habiburokhman, Sabtu (14/11/2026).
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan dapat dilakukan apabila persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.
“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,� tegasnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan partainya akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Habiburokhman menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban atas perlindungan dan keadilan terpenuhi.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.






