Beranda / Politik / Prabowo Diminta Meniru Gaya Soeharto: Pengganti Gibran Harus Bisa Memberikan Stabilitas Nasional

Prabowo Diminta Meniru Gaya Soeharto: Pengganti Gibran Harus Bisa Memberikan Stabilitas Nasional

Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto disarankan tidak terpaku pada figur dari jawa apabila harus menentukan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dinilai memiliki peluang memilih kader dari luar wilayah tersebut, sebagaimana pernah dilakukan Eks Presiden Soeharto.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengatakan, asal daerah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk menduduki posisi wakil presiden. Menurutnya, penentuan pendamping kepala negara harus lebih mengutamakan kapasitas, integritas, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Ia mengingatkan bahwa negara ini memiliki pengalaman kepemimpinan nasional yang menunjukkan jabatan wakil presiden tidak harus diisi oleh tokoh dari Pulau Jawa.

“Siapa pun wapres dari partai nanti bisa dari luar Jawa. Era Soeharto, wapres pernah berasal dari luar Jawa,� kata Amir, dikutip Selasa (17/11/2026).

Diketahui, Adam Malik sebagai salah satu tokoh yang pernah menduduki jabatan wakil presiden meskipun berasal dari luar Pulau Jawa. Ia berasal dari Pematangsiantar, Sumatera Utara. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di 1978-1983.

Menurut Amir, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa representasi kepemimpinan nasional tidak harus selalu bertumpu pada figur dari Jawa.

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan keberagaman latar belakang masyarakat dan kekuatan politik. Karena itu, kesempatan bagi tokoh dari luar pulau tersebut untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan perlu tetap terbuka.

Namun Amir menegaskan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih wakil presiden.

Ia menilai kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden tetap harus menjadi kriteria utama. Figur yang dipilih harus mampu membantu presiden menghadapi tantangan pemerintahan hingga akhir periode pada 2029.

Menurutnya, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar siapa tokoh yang memiliki kekuatan politik paling besar. Lebih penting lagi, siapa yang mampu menjadi pendamping presiden dalam menjaga stabilitas dan menjalankan agenda nasional.

Amir juga mengingatkan agar proses pemilihan tidak dipengaruhi primordialisme, yakni kecenderungan mengutamakan kesamaan asal daerah atau kelompok tertentu.

“Prabowo harus menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kepentingan negara dan rakyat harus menjadi prioritas. Presiden juga harus bebas dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme dan primordialisme,� kata Amir.

Amir menilai tantangan presiden tidak hanya berasal dari persoalan administratif maupun pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat juga berpotensi berhadapan dengan kepentingan kelompok ekonomi dan politik tertentu.

Menurut Amir, apabila pemerintah benar-benar berupaya membenahi tata kelola sumber daya nasional, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya.

Dalam situasi seperti itu, presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga mampu memahami berbagai potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

Karenanya Amir menilai wakil presiden ideal harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dan memahami dinamika yang dapat memengaruhi stabilitas negara.

Kemampuan tersebut dianggap penting untuk membantu presiden menghadapi berbagai tantangan selama masa pemerintahan. Apalagi, menurut Amir, posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping, melainkan bagian dari kepemimpinan nasional yang harus mampu memberikan kontribusi nyata.

“Targetnya, Wapres yang dipilih harus mampu memberikan stabilitas nasional, terlebih ketika muncul berbagai ancaman terhadap Presiden Prabowo,� tutur Amir.

Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” kata Gibran.

Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *