Beranda / Daerah / Pengendalian Inflasi Jadi Bagian Arsitektur Ketahanan Ekonomi

Pengendalian Inflasi Jadi Bagian Arsitektur Ketahanan Ekonomi

Sleman,REDAKSI17.COM – Dalam kehidupan perekonomian, harga memiliki bahasa yang sering kali lebih jujur daripada angka pertumbuhan. Karena itu, stabilitas harga merupakan salah satu ukuran nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, termasuk melakukan pengendalian inflasi.

Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-DIY, Selasa (17/11). Diadakan di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rakorda dan HLM TPID DIY ini mengangkat tema ‘Evaluasi Inflasi Tahun 2026 serta Persiapan TPID se-DIY dalam Menghadapi HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027’.

“Kajian ilmiah menunjukkan, ketahanan produksi dan akses distribusi, berkaitan erat dengan kemampuan daerah meredam volatilitas harga pangan. Karena itu, pengendalian inflasi perlu dibangun sebagai arsitektur ketahanan ekonomi, yang menghubungkan lahan produksi, jaringan distribusi, pasar, hingga meja makan masyarakat,” ungkap Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan DIY pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,02%. Angka ini masih masuk dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1%. Namun, dari pengalaman Desember 2025, ketika inflasi mencapai 3,11%, kembali mengingatkan TPID DIY akan potensi tekanan menjelang akhir tahun.

“Dalam perekonomian modern, gejolak di satu belahan dunia dapat merambat melalui perdagangan dan distribusi, hingga akhirnya memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Meski demikian, kebijakan tidak boleh kehilangan ketegasan arah. Di sinilah kecermatan pemerintah diuji, melalui kemampuannya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif,� papar Sri Sultan.

Selanjutnya, dalam menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Ngarsa Dalem pun menegaskan beberapa prioritas. Pertama, memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Kedua, mengoptimalkan cadangan pangan dan infrastruktur penyimpanan. Ketiga, memperkuat strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribus, serta komunikasi efektif, dan tata niaga pangan dalam koridor Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera (GPIPS).

“Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan strategis menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelima, memperkuat keterpaduan neraca pangan, serta keenam, mempercepat akses pembiayaan pertanian. Semua ini merupakan langkah jangka pendek yang perlu dilakukan,� imbuh Sri Sultan.

Guna mendorong keberhasilan langkah jangka pendek yang telah dirumuskan, Sri Sultan mengatakan, upaya yang dilakukan harus disertai pembenahan struktural. Untuk itu, terdapat tiga agenda jangka panjang yang perlu memperoleh perhatian bersama. Pertama, digitalisasi neraca pangan. Kedua, regenerasi petani dan pengembangan wirausaha muda pertanian. Dan ketiga, memperluas edukasi melalui program MRANTASI, Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi.

“Pengendalian inflasi adalah ikhtiar menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan produktivitas bagi produsen. Karena itu, saya meminta seluruh TPID memperkuat koordinasi lintas wilayah, menjaga kesinambungan program, dan memastikan setiap intervensi berlandaskan data, serta menghasilkan manfaat yang terukur,� kata Sri Sultan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo mengatakan, menjelang akhir tahun, DIY sebagai daerah pariwisata dipastikan mengalami dinamika pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan, sehingga perlu diantisipasi.

“Peningkatan permintaan yang tidak dibarengi dengan pasokan yang cukup, dapat memicu kenaikan harga, serta menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, pengendalian inflasi harus terus diperkuat, melalui aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,� ungkapnya.

Dipaparkan Sudibyo, sebagai upaya pengendalian inflasi, dilaksanakanlah program MRANTASI, yang bertujuan memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan segmen masyarakat. Hasil survei implementasi MRANTASI yang dilakukan di lima kabupaten/kota se-DIY, menunjukkan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

“MRANTASI PKK yang dilaksanakan tahun ini berfokus pada tanaman cabai. Program ini tidak hanya mendorong masyarakat menanam cabai, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi rumah tangga dan membangun kebiasaan budidaya dan ketahanan pangan berkelanjutan,� imbuhnya.

HUMAS DIY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *