DEPOK,REDAKSI17.COM – Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY di Royal Ambarrukmo, Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi antardaerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Dalam paparannya, Wawan menyampaikan inflasi Kota Yogyakarta pada Oktober 2026 tercatat 2,92 persen secara tahunan, turun dari 3,31 persen pada September. Angka tersebut telah kembali dalam sasaran inflasi 2026 sebesar 1,5–3,5 persen. Sementara inflasi bulanan tercatat 0,21 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 2,14 persen.
Meski terkendali, Pemkot Yogyakarta tetap mewaspadai potensi kenaikan harga akibat gangguan pasokan dan peningkatan permintaan selama libur akhir tahun. Komoditas yang perlu mendapat perhatian antara lain cabai merah, cabai rawit, beras, daging, dan ayam ras.

“Sebagai daerah yang bukan merupakan produsen utama komoditas pangan, Kota Yogyakarta memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pasokan dari daerah lain. Karena itu, kelancaran distribusi dan kerja sama antardaerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga,” ungkap Wawan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta memperkuat kerja sama pasokan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah. Kerja sama serupa dengan Kabupaten Kulon Progo juga tengah diproses untuk pemenuhan pasokan beras.
Selain itu, pemerintah melakukan pemutakhiran neraca pangan dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan program pemerintah. Penguatan cadangan pangan serta koordinasi dengan Bulog, distributor, dan instansi terkait juga terus dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi.

Intervensi harga dilakukan melalui pasar murah dengan subsidi biaya distribusi serta optimalisasi program Warung Milik Rakyat. Pemkot Yogyakarta juga menggelar Pasar Murah Susur Kemantren di 14 kemantren pada 9 November hingga 4 Desember 2026.
Wawan turut mendorong keterlibatan Koperasi Keluarga Merah Putih dalam memperkuat rantai pasok pangan hingga tingkat kelurahan. Koperasi diharapkan dapat menjadi agregator yang menghubungkan berbagai elemen ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta seluruh TPID memperkuat koordinasi lintas wilayah dan memastikan intervensi harga dilakukan berdasarkan data serta memberikan manfaat terukur.
“Terlalu rendah harga dapat melemahkan keberlanjutan usaha petani. Karena itu, saya meminta seluruh TPID memperkuat koordinasi lintas wilayah, menjaga kesinambungan program, dan memastikan setiap intervensi berlandaskan data serta menghasilkan manfaat yang terukur,” tegasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan pengendalian inflasi perlu difokuskan pada antisipasi risiko pasokan, intervensi harga tepat sasaran, penguatan neraca pangan, dan kelancaran distribusi.
“Melalui sinergi antardaerah, pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha petani,” terangnya.






