DANUREJAN,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan platform pembelajaran dan sarana komunikasi digital.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan teknologi digital oleh peserta didik dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif, interaktif, dan berkualitas, sekaligus tetap memperhatikan aspek etika dan perlindungan anak.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Agus Trimadi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pemanfaatan Platform Pembelajaran dan Sarana Komunikasi Digital untuk Mendukung Pembelajaran yang Efektif, Interaktif, dan Berkualitas. Kegiatan berlangsung di Ruang Condro Kinasih, Lantai 2 Kantor Disdikpora Kota Yogyakarta, Selasa (17/11).
Agus menyampaikan, perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam dunia pendidikan. Namun, pemanfaatannya perlu dikelola secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi peserta didik.
Menurutnya, kemudahan akses informasi dan penggunaan berbagai platform digital harus diimbangi dengan pengaturan yang tepat. Teknologi seharusnya menjadi sarana pendukung pembelajaran, bukan menjadi beban tambahan bagi siswa.
Ia mencontohkan penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi antara guru dan siswa. Pemberian tugas melalui grup komunikasi digital, terutama di luar jam sekolah, perlu diatur agar tidak mengganggu waktu istirahat maupun kebersamaan anak dengan keluarga. “Jangan sampai kemudahan teknologi justru berdampak langsung kepada siswa dan menjadi beban baru bagi peserta didik. Penggunaannya harus benar-benar mendukung proses pembelajaran,” jelas Agus.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Agus Trimadi saat memberikan sambutan.

Selain itu, Agus juga menyoroti kecenderungan penggunaan teknologi yang serba instan, termasuk pemanfaatan mesin pencari dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk menyelesaikan tugas sekolah. Apabila tidak diarahkan dengan baik, kebiasaan tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi proses belajar, ketekunan, kreativitas, serta kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan.
Agus berharap, pemanfaatan platform pembelajaran, termasuk Learning Management System (LMS) dan sarana komunikasi seperti WhatsApp, dapat dikelola secara lebih terarah tanpa membebani peserta didik.
Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani menekankan, pentingnya peran guru dan orang tua dalam mendampingi anak menggunakan perangkat digital. Menurutnya, pendampingan tidak hanya sebatas memberikan pemahaman, tetapi juga memastikan anak terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital.
Sylvi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu landasan dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan aktivitas di ruang digital.
“Saya sangat berharap orang dewasa di sekitar anak memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi konten yang dilihat, didengar, maupun diakses anak melalui perangkat digital,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan gawai bukan berarti mengabaikan privasi anak. Justru, pendampingan dan pengawasan diperlukan sebagai bentuk perlindungan, terutama untuk mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai usia, menyebarkan informasi pribadi, maupun terlibat dalam tindakan yang membahayakan dirinya. “Orang dewasa di sekitar anak, baik keluarga, sekolah, masyarakat maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak terlindungi dalam ekosistem digital,” jelasnya.
Sylvi juga mengingatkan sejumlah risiko penggunaan platform digital yang tidak terkontrol, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), kekerasan, paparan konten negatif, hingga pengaruh kelompok atau komunitas digital yang dapat mengarah pada perilaku berbahaya.
Ia menilai, pengawasan penggunaan gawai perlu dibangun melalui kesepahaman antara sekolah dan keluarga. Aturan penggunaan perangkat digital yang diterapkan di sekolah sebaiknya selaras dengan pendampingan dan kebiasaan di rumah. “Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah pengaturan waktu tanpa gawai atau no gadget time, sehingga anak memiliki kesempatan untuk belajar, berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarga, serta melakukan aktivitas lain di luar perangkat digital,” ungkapnya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani saat memaparkan materi.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak, termasuk melalui penyusunan standar operasional prosedur layanan pembelajaran bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku.
“Mari bersama-sama untuk optimalisasi platform pembelajaran di sekolah agar tidak hanya berorientasi pada kemudahan akses teknologi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan belajar, perkembangan psikologis, pembentukan karakter, etika berkomunikasi, serta keamanan peserta didik,” imbuhnya.