Jakarta, REDAKSI17.COM – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai kesejahteraan para prajurit TNI yang minim dalam era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini disampaikannya dalam debat capres ketiga kemarin, Minggu (7/1/2024).
Menurutnya, tunjangan kinerja atau tukin yang mana digunakan diberikan pemerintah kepada para tentara pembela Tanah Air itu semata-mata sekadar cair 80%. Padahal tukin Kementerian Keuangan juga Kementerian PUPR naik terus.
“Tapi dari sisi lain kesejahteraan tiada ada dipikirkan serius, tukin belaka sekadar 80%. Coba lihat Kemenkeu, liat PUPR menterinya mengusahakan peningkatan tukin,” tegas Anies.
Terkait dengan gaji TNI, dia pun mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, ASN naik gaji sebanyak sembilan kali pada dua periode pemerintahannya. Sementara itu, selama 10 tahun Jokowi menjabat semata-mata sekali tiga kali gaji ASN naik.
Selain mengenai kesejahteraan TNI yang digunakan mana tak terurus selama masa pemerintahan saat ini, Anies juga menyinggung permasalahan kebijakan pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista selama kepemimpinan menteri pertahanan Prabowo Subianto yang dimaksud digunakan menurutnya banyak bekas.
“Itu risikonya keselamatan TNI kita, merekan kerja keras menjaga tanah republik ini tapi tidaklah didukung dengan policy,” papar Anies.
Anies pun menegaskan bahwa praktik middleman atau penjual perantara alias calo harus dihilangkan dalam proses pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista.
Menurutnya, penghilangan middleman ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja alutsista harus melalui skema pemerintah dengan pemerintah atau g-to-g (government to government).
“Meniadakan praktik middleman dalam penyelenggaraan alutsista seperti peraturan perundang-undangan mengharuskan itu G-to-G,” ungkap Anies.
