Jakarta,REDAKSI17.COM – Bank Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengamankan likuiditas perbankan, supaya terus terlibat menyalurkan kredit atau pembiayaan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan pertama yang tersebut mana sudah pernah dikeluarkan untuk mengamankan likuiditas perbankan itu ialah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
“Kami terus tingkatkan penambahan insentif likuiditas ini sehingga sekarang jumlah agregat agregat insentif mencapai Rp 165 triliun, ini hitungan sampai Desember 2023,” kata Perry saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan I Tahun 2024, Selasa (30/1/2024).
Jurus kedua ialah dengan menurunkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) sebesar 100 basis poin dari 6% jadi 5% untuk bank umum konvensional, lalu untuk bank syariah atau unit perniagaan syariah dari 4,5% ke 3,5%.
“Penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk mengelola likuiditas,” tegas Perry.
“Karena rasio PLM tadi itu, penurunan tadi mampu menambah fleksibilitas likuiditas dari perbankan untuk disalurkan lalu digunakan dalam rangka penyaluran kredit,” tegasnya.
Ketiga ialah melanjutkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value (LTV-FTV) menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan.
“Itu maksudnya DP nol persen. lalu melanjutkan kelonggaran uang muka kendaraan bermotor 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru,” tegas Perry.
