Jakarta,REDAKSI17.COM – Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menampik tudingan bantuan sosial yang dimaksud yang disebut diberikan oleh Presiden Jokowi sarat muatan politik. TKN menyatakan anggaran untuk bansos telah terjadi lama diatur dalam APBN 2024 yang dimaksud dibahas oleh semua partai politik.
Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Pandu Sjahrir mengatakan pada 2023 anggaran untuk program bansos mencapai Rp 476 triliun. Lalu pada 2024, anggarannya bertambah menjadi Rp 496 triliun. Pandu mengatakan nomor bantuan sosial hal itu sudah disetujui oleh seluruh fraksi partai pada tempat DPR.
“Untuk setiap angka-angka ini kan pasti diperlukan persetujuan lalu juga itu menyangkut anggota legislatif, yang digunakan menyangkut semua anggota partai yang mana mana menggalang paslon 01, 03 maupun 02, jadi nomor itu sudah masuk ke budget yang digunakan disetujui oleh berbagai macam pihak,” kata Pandu dalam program Your Money Your Vote di tempat tempat CNBC Indonesia, Rabu (31/1/2024).
Pandu mengatakan enggan lebih banyak tinggi terpencil mengomentari tentang tudingan adanya unsur kebijakan pemerintah dari pemberian bansos tersebut. Menurut dia, bansos memang diperlukan untuk membantu warga miskin juga menggerakan roda dunia bidang usaha di area tempat Indonesia.
“Saya tidaklah bisa saja hanya komentar tentang unsur politiknya, tapi yang tersebut mana saya setuju bahwa ini memang kebutuhan serta juga ini memang in targeted kepada sektor tertentu, ada 60 sampai 80 jt masyarakat Indonesia yang tersebut hal tersebut memerlukan bantuan tersebut, jadi ini sebuah kebijakan kemudian saya harap menggerakan ekonomi,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah memberikan penjelasan mengenai besaran anggaran bansos yang mana mana ada dalam APBN 2024. Dia mengatakan bansos merupakan instrumen dalam APBN yang digunakan dimaksud angkanya sudah dibahas bersama di area area DPR kemudian juga disahkan menjadi undang-undang.
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang yang sudah dikerjakan dibahas bersama DPR kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani melanjutkan realisasi dari anggaran yang mampu jadi disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Misalnya ketika pemerintah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. BLT ini akan diberikan kepada 18,8 jt penerima manfaat untuk bulan Januari hingga Maret 2024.
Jumlahnya Rp 200 ribu per bulan, namun penyalurannya akan langsung dilaksanakan sebanyak Rp 600 ribu dalam bulan Februari 2024. Sri Mulyani mengatakan kemarau panjang yang tersebut mana disebabkan El Nino memang sudah berakhir. Namun, musim hujan yang mana yang disebut datang kemudian tetap mempengaruhi produksi petani.
“BLT El Nino yang mana yang disebut tahun 2023 kami perkenalkan sebab waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser,” katanya.
