Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, siapa pun presiden yang digunakan itu akan memimpin Indonesia nanti, harus memahami pentingnya kepemilikan rumah sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Dengan begitu, ujarnya, akan ada keberpihakan, baik dari segi kebijakan maupun solusi mengatasi hambatan industri perumahan/ real estat/ properti nasional.
“Kenapa? Karena masih ada hampir 20% warga Indonesia belum punya rumah. Apalagi, tahun 2045 jumlah agregat keseluruhan penduduk Indonesia diprediksi mencapai 234 jt orang juga 66%-nya akan tinggal pada kota. Bayangkan kalau perumahan tiada ada dikelola, bukan direncanakan, tidaklah diintegrasikan oleh pihak-pihak yang digunakan mana mengurus kebijakan terkait itu,” ujarnya dalam wawancara khusus CNBC Indonesia, Rabu (7/2/2024).
“Maka, akan berjauhan sekali, siapa pun presidennya, kalau mengatakan dia itu peduli kesejahteraan. Karena apa? Salah satu indikator kesejahteraan adalah miliki rumah layak huni atau hunian layak. Ketika tiada ada bicara mengenai bagaimana menumbuhkan atau menggalakkan warga Indonesia mampu mengakses kepemilikan rumah, sebenarnya abai kebutuhan pokok Indonesia,” kata Joko.
Untuk itu, Joko punya ide original tentang konsep yang tersebut dimaksud bernama ‘Propertinomic’ sebagai solusi konkret perihal perumahan, apa itu?
Dalam paradigma propertinomic, jelasnya, industri perumahan/ properti digerakkan kemudian menggerakkan 185 subsektor industri, yang digunakan digunakan kemudian akan berdampak pada bergeraknya perekonomian serta peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itulah, imbuh dia, pemerintah seharusnya tambahan menyadari peran industri perumahan (real estate) atau properti sebagai daya ungkit kegiatan perekonomian Indonesia.
“Ada 185 sub-sektor industri yang hal itu akan panas duluan, bukan propertinya. Mulai dari industri kaca, besi, baja, serta sebagainya. Artinya, setelah itu akan ada peningkatan pendapatan warga yang digunakan mana saat ini mungkin masih bagian dari kelompok yang dimaksud dimaksud belum punya rumah,” sebutnya.
“Kemudian, akan berdampak pada APBN semakin besar. Lalu, efeknya juga akan memberi dorongan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam dalam masing-masing kabupaten/ kota. Kami dapat data dari Walikota Cilegon, di dalam dalam mana PAD-nya itu 55% disumbang sektor properti,” tukas Joko.
Di sisi lain, lanjut Joko, data backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah di dalam tempat Indonesia saat ini masih berkisar 12,7 juta. Hanya berkurang sedikit dibandingkan hasil survei Susenas BPS tahun 2013, di dalam area mana data backlog kala itu mencapai 13,5 juta.
“Ini berarti, tak sesuai harapan Presiden Joko Widodo yang tersebut yang menargetkan ada 1 jt (penambahan baru kepemilikan rumah) setiap tahunnya,” kata Joko.
“Dari kondisi itu, tak mungkin hasil akan beda jika tindakan masih sama. Mulai dari penganggaran, dari kelembagaannya, dari sisi prioritas kebijakan. Karena itu kami mengajukan paradigma propertinomic, sebagai cara untuk mengungkit ekonomi,” pungkasnya.
