“Hak angket itu akan memberi kesimpulan kepada satu persoalan lebih banyak komprehensif gitu,” ujar Sudirman Said dalam jumpa pers dalam kawasan Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (24/2/2024).
Jika nantinya setelah hak angket dapat bergulir lalu para anggota dewan menyimpulkan proses pemilihan umum 2024 bermasalah, maka akan ada prospek pilpres dinyatakan tiada sah dan juga harus diulang.
“Kalau ternyata pemilihan umum ini disimpulkan oleh para anggota parlemen bermasalah serius gitu ya, yang dimaksud diharapkan gitu kan, satu kesimpulan bahwa pilpres ini bermasalah nah itu tak legitimate,” ujar Sudirman.
Selain itu, Sudirman menyampaikan hak angket juga mampu menyatakan salah satu pasangan calon (paslon) dinyatakan bersalah dalam proses pilpres 2024 juga harus didiskualifikasi.
“Karena itu perlu diulang atau ada proses mendiskualifikasi satu calon misalnya gitu,” imbuhnya.
Diketahui, usulan hak angket itu awalnya datang dari Ganjar Pranowo. Ganjar menggerakkan partai pengusungnya kemudian partai pengusung pasangan AMIN yakni NasDem, PKB, dan juga PKB untuk menggulirkan hak angket.
Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang mana berada di area DPR saat ini adalah PDI Perjuangan serta PPP.
Ganjar mengatakan, hak angket yang digunakan merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang tersebut dapat dikerjakan untuk memohonkan pertanggungjawaban KPU dan juga Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024.
Ia merasa proses Pilpres 2024 sarat dengan kecurangan yang dimaksud terstruktur, sistematis, lalu masif.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya menggalakkan penyelenggaraan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).
Sementara itu, tiga partai pendukung AMIN telah dilakukan menyatakan setuju untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan pilpres 2024.
“Semangat kami seperti semangat yang dimaksud paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujar Sekjen NasDem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers di area NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Hermawi kemudian menjelaskan alasan ketiga partai pendukung Anies-Muhaimin akhirnya setuju menggalang usulan hak angket.
“Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di tempat Republik ini yang mana memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran kemudian keadilan untuk bangsa Indonesia,” ucap Hermawi.
Hermawi menuturkan Koalisi Perubahan sudah mengantongi beberapa data yang tersebut diperlukan untuk menggulirkan hak angket.
Kekinian, sikap Koalisi Perubahan, kata Hermawi, tinggal menunggu langkap PDIP sebagai partai pertama yang digunakan mengusulkan hak angket tersebut.
