Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan momen presentasi rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro kemudian Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di area area Istana Negara, kemarin (26/2/2024).
Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN). Namun, penyusunan kali ini sambil mempersiapkan kebijakan masa transisi ke pemerintahan baru.
“KEM-PPKF juga RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil pilpres 2024,” kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati, Selasa (27/2/2024).
Dalam presentasi KEM-PPKF 2025 dihadapkan Jokowi serta jajaran Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani turut memaparkan kondisi dinamika kemudian tantangan perekonomian global seperti kenaikan suku bunga global yang tersebut dimaksud sekarang ini dikenal tengah dalam kondisi higher for longer.
Kondisi itu mempengaruhi arus modal, nilai tukar kemudian biaya pendanaan (cost of fund). Juga kondisi geopolitik lalu proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim juga penuaan penduduk (aging population) di area dalam berbagai negara maju.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal serta juga APBN sangat penting dalam menangani tantangan konstruksi pada tengah kondisi itu, mulai dari untuk menegaskan kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, inklusivitas juga Kesenjangan, juga Transformasi dunia bisnis kemudian perekonomian hijau.
“Berbagai tantangan penyelenggaraan harus ditangani serta diselesaikan,” tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani pun menekankan kebijakan fiskal serta APBN harus dijaga hati-hati (prudent), akuntabel serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya lalu berkelanjutan (sustainable).
“APBN adalah instrumen penting kemudian strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil lalu sejahtera,” ungkapnya.
APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi kegiatan sektor ekonomi kemudian warga dalam menghadapi berbagai ancaman juga juga gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim lalu persaingan geopolitik.
Pemerintah sudah menetapkan defisit APBN pada tahun depan di tempat area kisaran 2,48%-2,8% terhadap komoditas domestik bruto (PDB), lebih lanjut tinggi tinggi dari ketetapan defisit pada 2024 sebesar 2,29% terhadap PDB. Dengan semakin lebarnya defisit APBN maka tentu kebutuhan pembiayaan melalui utang menjadi semakin besar.
“Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa saja belaka defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer nya antara 2,48%-2,8%,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai rapat kabinet paripurna.
Seiring dengan meningkatnya defisit itu, belanja penyetoran modal menurut Suharso juga naik di area dalam kisaran 0,5% sampai dengan 1% terhadap PDB. Adapula pertumbuhan dunia perniagaan yang tersebut mana ditargetkan 5,3-5,6%, tingkat kemiskinan antara 6-7%, serta tingkat pengangguran terbuka 4-5%
“Rasio gini pada sekitar 0,37, kemudian index modal manusia, kita sekarang tidaklah lagi menggunakan indeks pengerjaan manusia tetapi human capital index angkanya mudah-mudahan dapat kita capai pada bilangan bulat 0,56, juga penurunan indeks gas rumah kaca angkanya 38,6,” ucapnya
