Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Korea Selatan sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter yang tersebut mogok kerja. Saat ini, kegelisahan meningkat atas terdampaknya layanan kesehatan garis depan imbas perselisihan yang dimaksud sudah berlangsung selama sebulan ini.
Mengutip The Guardian, pemogokan yang digunakan digunakan diimplementasikan oleh hampir 12.000 dokter dari 100 rumah sakit sekolah itu telah dilakukan terjadi menyebabkan pembatalan operasi, waktu tunggu yang tersebut tambahan besar lama, kemudian penundaan pengobatan, termasuk bagi pasien yang mana yang disebut mencari perawatan darurat.
Adapun, para dokter melakukan unjuk rasa menentang kebijakan medis pemerintah di dalam area dekat kantor kepresidenan di tempat tempat Seoul, Korea Selatan.
Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengatakan pihaknya sudah pernah menerapkan prosedur yang digunakan yang disebut dapat menyebabkan 4.900 dokter yang tersebut digunakan melakukan mogok kerja kehilangan izinnya, jika merek itu terus melanggar perintah untuk kembali bekerja.
Kementerian juga menyatakan sudah dijalani mengirimkan pemberitahuan administratif, menindaklanjuti peringatan bahwa para pemogok akan dikenakan skorsing selama tiga bulan. Hukuman yang mana dapat menunda kemampuan dia untuk memenuhi syarat sebagai spesialis setidaknya selama satu tahun.
Perselisihan yang digunakan dimaksud semakin sengit ini bermula dari mengoreksi rencana pemerintah untuk meningkatkan total dokter yang dimaksud digunakan terlatih untuk mengatasi kekurangan di tempat dalam daerah pedesaan serta meningkatnya permintaan terhadap layanan akibat populasi penuaan Korea Selatan yang yang pesat.
Namun sebanyak 11.994 dokter yang digunakan digunakan mogok, yang mana merupakan 93% dari angkatan kerja peserta pelatihan, menyatakan bahwa perekrutan 2.000 siswa tambahan setiap tahun mulai tahun 2025 akan membahayakan kualitas layanan kesehatan. Sebaliknya, merek menyerukan perbaikan gaji lalu juga kondisi.
Minggu ini, Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengatakan akan menugaskan 20 ahli bedah militer kemudian juga 138 dokter kesehatan masyarakat untuk meningkatkan jumlah total total staf pada rumah sakit tertentu. Tetapi, Kementerian membantah bahwa layanan kesehatan pada area negara yang disebut sudah mengalami kekacauan.
Chun Byung-wang, direktur divisi kesehatan lalu juga kebijakan medis di dalam dalam kementerian, menyarankan agar dokter yang dimaksud kembali akan terhindar dari hukuman.
“Pemerintah akan mempertimbangkan keadaan ini kemudian melindungi dokter peserta pelatihan jika dia kembali bekerja sebelum tindakan administratif selesai,” kata Chun, dikutip dari The Guardian, Selasa (12/3/2024).
Dia menambahkan: “Pemerintah bukan akan menyerah dalam dialog. Pintunya selalu terbuka. Pemerintah akan menghormati juga mendengarkan pendapat komunitas medis sebagai pendamping reformasi medis.”
Dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, pemerintah Korea Selatan pada pekan lalu mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan gaji kemudian juga kondisi bagi tenaga medis yang digunakan yang masih dalam masa pelatihan. Serta, peninjauan terhadap shift kerja yang dimaksud digunakan berlangsung selama 36 jam yang digunakan itu mana menjadi sebuah keluhan utama pada kalangan tenaga medis junior.
Namun konsesi itu gagal menenangkan para dokter. Tuntutan bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi semakin meningkat.
Kritik terhadap rencana rekrutmen hal itu menuduh presiden konservatif negara itu, Yoon Suk Yeol, menggunakan reformasi medis untuk meningkatkan prospek partai People Power pada pemilihan dewan nasional bulan depan.
