Jakarta, REDAKSI17.COM – Pemerintahan akan segera berganti tahun ini seiring dengan hasil ketetapan pilpres 2024. Artinya, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis juga digantikan oleh Prabowo Subianto.
Terkait dengan persoal perekonomian. Jokowi sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang mana digunakan semakin kering, meskipun pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%.
Jokowi menilai kesulitan itu muncul dikarenakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga BI menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) lalu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).
“Jangan semuanya ramai membeli yang dimaksud dimaksud tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN meskipun boleh-boleh cuma tapi agar sektor riil mampu kelihatan lebih lanjut lanjut baik dari tahun yang dimaksud lalu,” ujar Jokowi di area area Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di dalam dalam Kantor Pusat BI, Jakarta, dikutip Senin (12/2/2024).
Untuk diketahui, data BI menunjukkan, posisi M2 pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp 8.824,7 triliun atau tumbuh 3,5% yoy. Angka pertumbuhan ini terpaut terpencil dengan kondisi September yang mana masih menyentuh hitungan 6% yoy.
Satu di area area antaranya kondisi hal itu disebabkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Per Desember 2023, DPK hanya sekali sekadar tumbuh 3,8% yoy menjadi Rp 8.234,2 triliun, sedangkan kredit naik 10,38% yoy menjadi Rp 7.044,8 triliun.
Pertumbuhan DPK sebenarnya sudah tambahan besar tinggi dibandingkan November 2023 (3,04%) juga Oktober 2023 (3,43%). Namun, bila dilihat dari posisi per Desember atau akhir tahun maka pertumbuhan yang tersebut disebut adalah yang dimaksud mana terendah sejak 1999 atau dalam 24 tahun terakhir.
Sementara itu Bank Indonesia melaporkan kondisi likuiditas perbankan pada awal tahun ini menguat. Pertumbuhan DPK naik menjadi 5,98% secara tahunan (yoy) per Januari 2024.
Pun berdasarkan catatan BI, rasio alat likuiditas terhadap DPK (AL/DPK) per Januari 2024 naik menjadi 27,78%.
Adapun capaian awal tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian Desember 2023, pada dalam mana DPK semata-mata naik 3,8% yoy.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa hal hal itu akan menjadi modal kuat mencapai target pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 10%-12% secara tahunan.
“Dasar keyakinannya [pertumbuhan kredit] demand akan naik, pertumbuhan akan naik,” katanya, dikutip Senin (18/3/2024).
Selain itu BI mengungkapkan saat ini beberapa orang pelaku usaha perbankan mulai memindahkan dananya dari banyak instrumen keuangan seperti surat berharga untuk penyaluran kredit.
“Strategi bank-bank salurkan kredit untuk penuhi dananya dalam dalam samping DPK adalah memindahkan dana yang dimaksud sekarang di area area taruh di dalam tempat surat-surat berharga untuk penyaluran kredit,” jelas Perry.
Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa sektor jasa keuangan juga perlu mencermati kondisi geopolitik serta perekonomian global.
“Di Amerika Serikat capaian inflasi cenderung sticky dalam tengah pertumbuhan sektor dunia usaha yang mana mana solid, menggerakkan meningkatkan perkiraan no landing,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK Februari 2024, dikutip Senin (18/3/2024).
Kemudian pada Eropa, kegiatan dunia usaha Jerman juga juga Inggris mengalami kontraksi serta mulai memasuki resesi dengan tingkat inflasi yang mana itu cenderung turun. Sementara dalam China, perekonomian berada pada bawah rata-rata historis dengan tekanan pada pasar keuangan yang mana mana terpantau meningkat.
Dari sisi geopolitik, tingginya eskalasi di dalam dalam beberapa kawasan memunculkan risiko instabilitas yang dimaksud digunakan berimbas pada kenaikan nilai jual komoditas ke depan.
Dari dalam negeri, kata Mahendra, perekonomian terpantau solid, tercermin dari pertumbuhan dunia perniagaan kuarta IV-2023 yang digunakan digunakan tumbuh 5,04% secara tahunan (yoy).
Hal ini didorong oleh konsumsi lembaga non-profit yang mana dimaksud melayani rumah tangga serta juga belanja penyertaan modal pemerintah terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
