Jakarta,REDAKSI17.COM – Ramai-ramai penerbangan pada bandara Prancis calon dibatalkan. Hal ini terkait pemogokan yang digunakan akan diimplementasikan para pekerja air traffic controller (ATC), Kamis nanti.
Mengutip AFP, serikat pekerja sudah pernah menyerukan pemogokan setelah gagalnya perundingan mengenai kenaikan gaji serta juga tindakan lain dalam rencana perombakan sistem kontrol lalu lintas udara Prancis. Reformasi pengendalian lalu lintas udara bertujuan untuk meningkatkan produktivitas namun serikat pekerja berpendapat bahwa perubahan yang digunakan harus dibarengi dengan gaji yang digunakan mana tambahan tinggi.
Sebanyak 75% penerbangan dapat jadi dibatalkan dalam area bandara Paris Orly lalu 65% dalam Charles de Gaulle, bandara utama ibu kota. Angka-angka hal hal itu juga dikonfirmasi oleh sumber lain yang tersebut digunakan mengetahui pembatalan tersebut.
Maskapai penerbangan akan terpaksa membatalkan 65% penerbangan pada tempat kota selatan Marseille yang mana jadi pusat wisata. Otoritas penerbangan DGAC Perancis pun sudah lama memohon maskapai penerbangan untuk mengurangi 60% penerbangan di area tempat bandara Toulouse lalu Nice, 50% pada bandara regional lainnya.
“Pemogokan ini akan diikuti dengan sangat ketat,” kata Kepala FNAM, sebuah kelompok payung serikat industri penerbangan Perancis, Pascal de Izaguirre, dikutip Rabu (24/4/2024).
“Ini akan berdampak besar,” katanya lagi.
Serikat lalu lintas udara utama Prancis, SNCTA, juga sudah mengeluarkan pemberitahuan bahwa mereka itu itu dapat melakukan mogok kerja selama tiga hari. Ini akan berlaku mulai Kamis, 9 Mei hingga Sabtu, 11 Mei.
Hal ini berpotensi merusak rencana liburan banyak orang pada negeri itu. Perlu diketahui tanggal 9 Mei adalah hari libur umum di area area negara yang dimaksud lalu tanggal 10 Mei biasanya digunakan sebagai “pont” (jembatan) untuk melakukan akhir pekan yang tersebut yang panjang.
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan lain, serikat pekerja mengutuk kegagalan diskusi “khususnya mengenai permasalahan dukungan sosial”. Mereka memberikan waktu dua minggu kepada pihak berwenang untuk “terlibat dalam mencari solusi” sebelum merekan melaksanakan ancaman pemogokan.
